Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jonggol Siap Jadi Ibu Kota RI

Kompas.com - 06/10/2010, 10:52 WIB

BOGOR, KOMPAS.com — Wacana pemindahan ibu kota ke wilayah Jonggol langsung direspons positif oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Salah satu bentuk persiapan yang dilakukan Pemkab Bogor adalah dengan membangun jalan poros tengah timur sepanjang 42 kilometer.

Jalan poros tengah timur yang diperkirakan menelan dana sekitar Rp 579 miliar itu dibangun mulai dari daerah Sentul, Kecamatan-Babakan Madang hingga ke Jonggol.

"Memang belum dibicarakan secara khusus dan ini masih wacana. Tapi sebagai pimpinan pemerintah daerah di Kabupaten Bogor, kami berharap kebijakan politik atau keputusan politik bisa segera dilahirkan pemerintah pusat," ujar Bupati Bogor Rachmat Yasin seusai mengikuti orasi ilmiah di kampus IPB Dramaga, Selasa (5/10/2010).

Dia mengatakan, jika benar ibu kota akan dipindah, lokasi yang paling masuk akal dan paling realistis adalah di Jonggol. "(Jonggol) Menjadi pusat pemerintahan, bukan pusat bisnis, dan bukan juga pusat niaga," katanya.

Bicara soal Jonggol, kata Yasin, sangat cocok menjadi pusat pemerintahan. Sedangkan untuk Kantor Presiden, Istana Bogor bisa menjadi pilihan utama.

"Dari aspek apa pun, Istana Bogor lebih representatif untuk Kantor Presiden. Istana Bogor lebih luas, memiliki halaman luas," ujarnya.

Selain itu, katanya, di dekat Istana Bogor ada Kebun Raya Bogor (KRB). Jadi, pendekatan lingkungan yang hijau sangat sesuai seperti yang dicanangkan Presiden. "Yang penting, lokasinya bebas dari banjir. Jadi tidak perlu lagi bangun istana baru," ujarnya.

Untuk semua itu, kata Yasin, dia akan memfasilitasinya dengan mengeksposnya di hadapan Presiden. "Saya akan menghadap Presiden, sekitar Desember nanti. Di hadapan Presiden saya akan ekspos soal pembangunan ruas jalan poros tengah timur, soal Sirkuit Sentul dan Jonggol," katanya.

Terkait pembangunan poros tengah timur, Bupati yang akrab disapa RY itu menjelaskan, untuk tahap pertama akan dibangun jalan sepanjang 26 kilometer, tahap kedua 16 kilometer dengan akses Bekasi ke Delta Mas, dan bagian kanan ke Cipanas, kemudian Cianjur.

"Untuk pendanaan, tidak sepenuhnya dari Pemkab, tapi juga berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat dan Kementerian PU," katanya. (wid)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com