Ada Politisasi Pengadilan Belanda

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, yang juga Wakil Sekertaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengaku sulit untuk tidak mencurigai adanya politisasi di balik Pengadilan Belanda yang menyidangkan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia Indonesia di saat kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Sulit bagi saya tidak mencurigai nuansa politisasi ketika pengadilan dilakukan justru saat Presiden RI berada di sana," tandasnya kepada Kompas, Rabu (6/10/2010).

Anggota Komisi I DPR ini juga mengaku tidak rela jika di negeri Belanda, Presiden RI diolok-olok oleh pengadilan. "Tak bisa kita biarkan Presiden kita dipermalukan demi agenda politik RMS, yang notabene bukan warganegara Belanda," tambahnya.

"Kita menghormati pengadilan Belanda, akan tetapi kita juga minta tidak ada politisasi hukum di saat kunjungan Presiden RI," lanjut Ramadhan.

Seharusnya, katanya, Presiden yang diundang Pemerintah dan Kerajaan Belanda bisa memastikan tamunya terlindungi dan terjaga martabat diri dan bangsanya. "Hubungan dan kerjasama ekonomi, pendidikan, perdagangan, serta pertanian dan lainnya antara Belanda dengan pemerintah RI jauh lebih penting dari urusan RMS dan gesekan politik internal Belanda," ujarnya.

Ramadan kemudian menegaskan, Kedaulatan dan martabat bangsa adalah harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar, apalagi dilecehkan. "Sebab itu, saya mendukung penundaan Presiden Yudhoyono berkunjung, agar masalahnya benar-benar selesai dulu dengan tuntas," tegasnya.