Argo Bromo Anggrek yang Membawa Petaka

Kompas.com - 02/10/2010, 07:18 WIB
EditorR Adhi KSP

JAKARTA, KOMPAS.com — Sabtu (2/10/2010) pagi ini sekitar pukul 03.00, Kereta Api Argo Bromo Anggrek menghajar Kereta Api Senja Utama Semarang, bagaimanakah profil Kereta Api Argo Bromo Anggrek, yang menempuh perjalanan Stasiun Gambir-Surabaya Turi?

KA Argo Bromo Anggrek dioperasikan sejak tanggal 24 September 1997. Kereta ini dikembangkan (derivative merk) dari KA Argo Bromo JS-950 yang diresmikan pertama kali perjalanannya oleh Presiden RI pada tanggal 31 Juli 1995 untuk menandai Hari Teknologi Nasional 12 Agustus 1995.

Nama Bromo diambil dari nama satu gunung yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Semua kereta api eksekutif memang dinamai mengikuti gunung seperti Argo Gede (Jakarta-Bandung), Argo Jati (Jakarta-Cirebon), hingga Argo Lawu (Jakarta-Solo).

Sebutan Anggrek digunakan untuk menandai adanya derivative merk dari produk sebelumnya sehingga warna eksterior kereta tersebut disesuaikan dengan paduan warna setangkai bunga anggrek.

Kereta api eksekutif ini menempuh perjalanan sepanjang 725 kilometer melalui lintas utara dengan perkiraan waktu tempuh sembilan jam. KA Argo Bromo Anggrek dengan kapasitas 400 seat terdiri atas delapan rangkaian kereta api kelas eksekutif dan dalam perjalanannya hanya berhenti di Stasiun Pekalongan dan Semarang.

Menurut ahli transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Djoko Setijowarno, biasanya ada pergantian masinis di Stasiun Pekalongan.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kejar Aset Obligor BLBI, Ada Kemungkinan Hukum Pidana Diterapkan

    Kejar Aset Obligor BLBI, Ada Kemungkinan Hukum Pidana Diterapkan

    Nasional
    ICW Nilai Pemerintah Miliki Terlalu Banyak Hambatan dalam Penanganan Kasus BLBI

    ICW Nilai Pemerintah Miliki Terlalu Banyak Hambatan dalam Penanganan Kasus BLBI

    Nasional
    Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

    Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

    Nasional
    DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

    DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

    Nasional
    Perseteruan Hamka dan Pramoedya Ananta Toer hingga Berdamai lewat Islam

    Perseteruan Hamka dan Pramoedya Ananta Toer hingga Berdamai lewat Islam

    Nasional
    Buru Aset BLBI, Satgas Bakal Awali Penyisiran Utang Obligor di Atas Rp 50 Miliar

    Buru Aset BLBI, Satgas Bakal Awali Penyisiran Utang Obligor di Atas Rp 50 Miliar

    Nasional
    Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

    Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

    Nasional
    Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

    Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

    Nasional
    KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

    KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

    Nasional
    Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

    Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

    Nasional
    Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

    Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

    Nasional
    Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

    Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

    Nasional
    Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

    Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

    Nasional
    Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

    Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

    Nasional
    Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

    Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X