DPR Minta TNI Terlibat Tangani Terorisme

Kompas.com - 23/09/2010, 21:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota Komisi I DPR mendesak agar TNI terlibat dalam penanganan gerakan kelompok teroris yang tidak pernah berhenti melakukan teror disejumlah wilayah. Desakan itu lantaran anggota dewan menilai aksi kelompok teroris telah sangat mengancam.

Desakan itu disampaikan para anggota dewan saat uji kepatutan dan kelayakan Laksamana Agus Suhartono sebagai calon Panglima TNI di ruang rapat Komisi I DPR, di Jakarta, Kamis (23/9/2010) malam. "Polri belum maksimal, perlu TNI," ucap Max Sopacua, anggota dari Fraksi Demokrat.

Teguh Juwarno, anggota dari Fraksi PAN menilai Polri tidak mampu menangani masalah terorisme yang selama ini menjadi tanggung jawab Polri. Tidak hanya masalah teroris, ia menilai Polri gagal mencegah terjadinya konflik di masyarakat. "Kasus Tanjungpriok, Manokwari. Sekarang ini sudah masuk tahap gawat. Investasi terganggu, kepercayaan masyarakat terganggu," kata dia.

Anggota dari Fraksi PKS, Syahfan Badri Sampurno menilai, TNI tidak boleh diam melihat aksi teroris yang semakin berani seperti aski penyerangan di Mapolsek Hamparan Perak, Sumatera Utara. Menurut dia, sikap diam TNI itu akan menimbulkan spekulasi dimasyarakat. "Orang akan berspekulasi lebih jauh jika lihat senjata organik (saat merampok), rambut cepak," ucapnya.

"Kami tahu persis mau kemana gerakan teroris. Sebentar lagi akan ada gerakan menggulingkan negara," tambah TB Hasanudin, Wakil Ketua Komisi I DPR.

Menanggapi desakan itu, Agus mengatakan, masalah itu sedang dibahas di Kementrian Pertahanan. Namun, kata dia, TNI melihat Polri masih mampu menangani terorisme. "Secara keseluruhan polisi masih mampu kendalikan situasi. Bahkan teroris masih bisa ditangkap dan diproses secara hukum," ucap Kepala Staf Angkatan Laut itu.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorR Adhi KSP

    Terkini Lainnya

    Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

    Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

    Nasional
    Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

    Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

    Nasional
    Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

    Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

    Nasional
    Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

    Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

    Nasional
    TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

    TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

    Nasional
    'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

    "Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

    Nasional
    KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

    KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

    Nasional
    BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

    BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

    Nasional
    Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

    Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

    Nasional
    Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

    Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

    Nasional
    Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

    Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

    Nasional
    Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

    Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

    Nasional
    Ketua DPR Minta Kemenkumham dan Komisi III Bahas Kasus Pelesiran Setya Novanto

    Ketua DPR Minta Kemenkumham dan Komisi III Bahas Kasus Pelesiran Setya Novanto

    Nasional
    MK: Saksi Sengketa Pilpres 15 Orang, Jika Ingin Lebih Ajukan ke Hakim

    MK: Saksi Sengketa Pilpres 15 Orang, Jika Ingin Lebih Ajukan ke Hakim

    Nasional
    Kejagung Tunjuk Lima Jaksa Tangani Kasus Dugaan Makar Sofyan Jacob

    Kejagung Tunjuk Lima Jaksa Tangani Kasus Dugaan Makar Sofyan Jacob

    Nasional

    Close Ads X