Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Furnitur Rp 42 Miliar

Kompas.com - 23/09/2010, 02:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sering menyarankan berhemat, ternyata anggaran untuk furnitur di rumah dinasnya mencapai angka fantastis, Rp 42 miliar.

Uang negara sebanyak itu dipakai untuk membeli furnitur yang akan mengisi rumah dinas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tentu saja furnitur berkualitas mewah.

"Pembelian furnitur untuk ruang rumah jabatan akan dipenuhi furnitur yang mewah. Tentu saja anggaran pembelian furnitur dan renovasi gedung Sekretariat Negara ini sangat boros," kata Uchok Sky Khadafi dari LSM Fitra dalam rilisnya kepada Tribunnews.com, Rabu (22/9/2010).

"Anggaran ini fantastis dan mewah untuk kepentingan pencitraan dirinya dan juga untuk mempercantik istana yang ditempatinya. Ini jelas tidak sensitif terhadap kehidupan masyarakat miskin," katanya.

Ia mengatakan, SBY seharusnya melakukan rasionalisasi terhadap anggaran di atas. Jika tidak, SBY terang-terangan telah menghambur-hamburkan uang negara di depan kemelaratan rakyat. Fitra juga meminta Komisi II DPR berani merasionalisasi dengan melakukan pemangkasan anggaran.

"Jika ini dibiarkan, hal ini menunjukkan Presiden tidak konsisten dengan pernyataan-pernyataanya selama ini. Presiden SBY selalu mengajak rakyat untuk berhemat, tapi justru Presiden sendiri tidak pernah melakukan penghematan anggaran," katanya lagi. (Yogi Gustaman)

Alokasi Anggaran Rumah Dinas Presiden Rp 203,8 miliar Pembelian baju presiden Rp 839 juta Renovasi gedung Setneg Rp 60 miliar Road blocker Rp 49 miliar Pengamanan fisik dan nonfisik VVIP presiden Rp 52 miliar. Sumber: LSM Fitra

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Nasional
Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Nasional
Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Nasional
Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Nasional
Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Nasional
Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Nasional
Kubu Prabowo Anggap 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Kubu Prabowo Anggap "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Nasional
Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Nasional
Ajukan 'Amicus Curiae', Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Ajukan "Amicus Curiae", Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com