MK: Hendarman Tak Lagi Jaksa Agung Sah

Kompas.com - 22/09/2010, 16:02 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan Yusril Ihza Mahendra terhadap jabatan Jaksa Agung Hendarman Supandji, Rabu (22/9/2010). Dengan putusan ini, maka sejak pukul 14.35, Hendarman tak sah lagi mengemban jabatan Jaksa Agung. "Ya mulai pukul 14.35 tadi, keputusan hukum yang dibuat Hendarman tidak sah," kata Ketua MK Mahfud MD seusai sidang berlangsung.

Dalam amar putusan, MK menyatakan bahwa Pasal 22 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden RI dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan".

Oleh karena itu, pergantian jaksa agung harus segera dilakukan. "Artinya, (Jaksa Agung) harus berhenti sejak ini. Mau menunggu, seperti misalnya mau menunggu pergantian dua-tiga hari, enggak apa-apa, cuma harus diambil langkah," ungkapnya.

MK mengatakan, selama ini terdapat ketidakpastian hukum sehingga, ke depan, legislative review harus segera dilakukan untuk memberi kepastian dengan memilih salah satu dari alternatif yang ada.


Sambil menunggu, MK melakukan penafsiran sebagai syarat konstitusional untuk pemberlakuan Pasal 22 ayat 1 huruf d ini. Ini berarti masa jabatan jaksa agung berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan presiden yang mengangkatnya atau diberhentikan oleh presiden. "Jabatan dan keputusan-keputusan sebelumnya masih sah, tapi kan karena putusan keluarnya, maka mulai tadi sudah tidak sah," tandasnya.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

    Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

    Nasional
    BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

    BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

    Nasional
    Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

    Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

    Nasional
    Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

    Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

    Nasional
    Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

    Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

    Nasional
    Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

    Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

    Nasional
    Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

    Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

    Nasional
    Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

    Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

    Nasional
    Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

    Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

    Nasional
    Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

    Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

    Nasional
    Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

    Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

    Nasional
    Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

    Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

    Nasional
    Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

    Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

    Nasional
    Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

    Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

    Nasional
    Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

    Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X