Demokrat: Renovasi Makam Gus Dur Wajar

Kompas.com - 22/09/2010, 15:43 WIB
EditorHertanto Soebijoto

JAKARTA, KOMPAS.com - Renovasi makam Gus Dur di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur dianggap sebagai sebuah bentuk penghormatan yang wajar. Biaya renovasi yang mencapai Rp 180 miliar pun seharusnya bisa dimaksimalkan untuk menghormati Gus Dur sebagai Bapak Bangsa.

Demikian disampaikan Anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin, Rabu (22/9/2010), di Gedung DPR RI, Jakarta.

"Rencana renovasi ini tentunya bukan masalah pantas atau tidak kalau jumlahnya perlu sekian yah tidak apa-apa," ujarnya kepada Kompas.com.

Tapi kalau ada efisiensi, lanjut Didi, itu akan lebih baik lagi tanpa mengurangi penghormatan kepada Gus Dur sebagai tokoh bangsa. Apakah dengan demikian dana renovasi ini dianggap terlalu besar sehingga perlu diefisienkan?

"Saya tidak bilang begitu. Tidak masalah jumlahnya asal dimanfaatkan maksimal," ujarnya.

Didi meminta renovasi ini jangan sampai dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang mengambil celah dalam proyek pemerintah ini. "Kalau dia memanfaatkan, ini sudah menodai suatu dosa bersama kepada Bapak pluralisme yang kita semua hormati sebagai tokoh bangsa," ujarnya.

Didi juga menganjurkan pemerintah untuk membangun sebuah culture center dan pusat kajian yang didasarkan pada pemikiran-pemikiran yang plural.

Sebelumnya, Ponpes Tebu Ireng merencanakan renovasi makam Gus Dur dengan biaya Rp 180 miliar. Dana itu berasal dari kas pemerintah pusat, provinsi, dan Kota Jombang. Menurut rencana pemerintah akan menambahkan fasilitas yang direncanakan yakni tempat parkir, kamar mandi, merchandising, perpustakaan, serta pagar di sekitar makam.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Nasional
Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di antaranya ke Jakarta

Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di antaranya ke Jakarta

Nasional
Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Nasional
Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Nasional
Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Nasional
Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
11 Kasus Baru dari Jateng, Ini Sebaran Pasien Meninggal akibat Covid-19

11 Kasus Baru dari Jateng, Ini Sebaran Pasien Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Masyarakat Diingatkan soal Pencegahan DBD supaya Tak Memperparah Wabah Corona

Masyarakat Diingatkan soal Pencegahan DBD supaya Tak Memperparah Wabah Corona

Nasional
Menurut Ngabalin Ada Staf Positif Covid-19, KSP Akan Tes Seluruh Pejabat hingga Pegawai

Menurut Ngabalin Ada Staf Positif Covid-19, KSP Akan Tes Seluruh Pejabat hingga Pegawai

Nasional
Ini Sebaran Pasien Covid-19 di 32 Provinsi, Jakarta Catat 971 Kasus

Ini Sebaran Pasien Covid-19 di 32 Provinsi, Jakarta Catat 971 Kasus

Nasional
Sekjen MUI: Mudik Saat Terjadi Wabah Virus Corona Haram Hukumnya

Sekjen MUI: Mudik Saat Terjadi Wabah Virus Corona Haram Hukumnya

Nasional
Sejak Desember 2019, Pemerintah Sudah Periksa Covid-19 ke 7.400 Orang

Sejak Desember 2019, Pemerintah Sudah Periksa Covid-19 ke 7.400 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X