Djoko Suyanto: SKB Dapat Direvisi

Kompas.com - 17/09/2010, 04:13 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan SKB Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah dapat direvisi.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto saat ditanya pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (16/9).

Masalah SKB muncul setelah ada larangan beribadat bagi jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Bekasi, Jawa Barat, yang akhirnya berbuntut penusukan anggota jemaat Gereja HKBP. Salah satu ketentuan dalam SKB yang sering dipersoalkan adalah persyaratan 90 nama pengguna tempat ibadah dan 60 tanda tangan dukungan masyarakat sekitar.

Usulan revisi SKB itu, antara lain, datang dari Ketua Mahkamah Konstitusi Moh Mahfud MD sehari sebelumnya. Kemarin usulan pencabutan SKB muncul dalam pertemuan Ketua Badan Pengurus Institute for Democracy and Peace (Setara) Hendardi dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi.

Djoko Suyanto lebih lanjut menyatakan, ”Bisa saja direvisi. Namanya saja kesepakatan bersama. Undang-undang dasar saja bisa diamandemen kok. Akan tetapi, bukan dicabut sebab di mana pun ketentuan seperti itu ada.”

Menurut Djoko, revisi diperlukan untuk melihat apakah ketentuan SKB tersebut cocok untuk kondisi sekarang ini atau tidak. Namun, ia mengingatkan, SKB dibuat agar tak terjadi selisih paham di antara umat beragama di Indonesia sehingga diatur sedemikian rupa.

”Latar belakang keberadaan SKB itu jangan diartikan macam- macam. Tidak ada SKB itu membelenggu, apalagi mencederai kebebasan beribadah. Tidak, tidak ada. Kebebasan itu tetap ada aturan dan batasnya,” ujarnya.

Namun, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, revisi SKB itu tidak perlu. Menurut dia, jika SKB direvisi, akan bisa menimbulkan kesulitan pendirian tempat ibadah.

Petisi dunia maya

Perdebatan soal kebebasan beribadah itu juga muncul di dunia maya. Hingga Kamis malam sudah lebih dari 10.500 orang menandatangani Petisi Perlindungan Kebebasan Memeluk Kepercayaan dan Beribadah Sesuai Kepercayaannya. Petisi di dunia maya itu dengan alamat http://www.petitiononline.com/agamaind/petition.html. Petisi ini ditujuan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Terkait HKBP Bekasi, Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad mengimbau HKBP Pondok Timur Indah tidak beribadat di rumah Jalan Puyuh 14 Perumahan Pondok Timur Indah dan di tanah kosong di Ciketing, Mustikajaya, Kota Bekasi. HKBP diimbau mengalihkan tempat ibadat mereka ke gedung eks OPP di Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, yang sudah disiapkan Pemerintah Kota Bekasi.

Secara terpisah, Ketua Front Pembela Islam (FPI) Munarman menegaskan, sembilan tersangka yang ditetapkan polisi dalam kasus HKBP Bekasi itu bukan anggota FPI. Untuk tersangka MB, Munarman menyatakan, tindakan MB mengumpulkan orang di masjid dekat HKBP Ciketing setiap minggu sebagai tindakan pribadi. MB diberi sanksi dicopot dari posisi Ketua FPI Bekasi. ”Ia bertindak pribadi, tidak lewat rapat,” kata Munarman.

(bro/ana/fer/har/edn/cok)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kena Serangan Jatung, Pria Ini Andalkan JKN-KIS untuk Berobat Rutin

Kena Serangan Jatung, Pria Ini Andalkan JKN-KIS untuk Berobat Rutin

Nasional
Wujudkan Pertanian Alami, Badan Restorasi Gambut Dukung SLPG

Wujudkan Pertanian Alami, Badan Restorasi Gambut Dukung SLPG

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Kasus Suap Proyek Kementerian PUPR Hong Artha

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Kasus Suap Proyek Kementerian PUPR Hong Artha

Nasional
Satgas Covid-19: Sebaiknya Cepat Pulang, Jangan Nongkrong Dulu

Satgas Covid-19: Sebaiknya Cepat Pulang, Jangan Nongkrong Dulu

Nasional
Tolak Pilkada 2020, PP Muhammadiyah: Utamakan Keselamatan Rakyat

Tolak Pilkada 2020, PP Muhammadiyah: Utamakan Keselamatan Rakyat

Nasional
Anggota DPR Nilai Pendanaan Operasi pada Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Tak Sesuai UU

Anggota DPR Nilai Pendanaan Operasi pada Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Tak Sesuai UU

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Waspadai Munculnya Klaster Pengungsian

Satgas Covid-19 Minta Pemda Waspadai Munculnya Klaster Pengungsian

Nasional
Ini Kronologis Penggunaan Helikopter Firli Bahuri yang Berujung Pelanggaran Etik

Ini Kronologis Penggunaan Helikopter Firli Bahuri yang Berujung Pelanggaran Etik

Nasional
'Pandemi Belum Selesai, DKI Jakarta Belum Aman dari Covid-19...'

"Pandemi Belum Selesai, DKI Jakarta Belum Aman dari Covid-19..."

Nasional
Satgas Covid-19: Kampanye yang Kumpulkan Massa Dilarang!

Satgas Covid-19: Kampanye yang Kumpulkan Massa Dilarang!

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan Tunggu 5.000 Kasus Per Hari untuk Disiplin

Satgas Covid-19: Jangan Tunggu 5.000 Kasus Per Hari untuk Disiplin

Nasional
Dirjen EBTKE Ajak Semua Pihak Berinovasi Kembangkan Pemanfaatan Energi Surya

Dirjen EBTKE Ajak Semua Pihak Berinovasi Kembangkan Pemanfaatan Energi Surya

Nasional
Jaksa Agung Janji Usut Tuntas Dalang Kebakaran di Kejaksaan Agung

Jaksa Agung Janji Usut Tuntas Dalang Kebakaran di Kejaksaan Agung

Nasional
Warga Padang yang Tak Patuh Pakai Masker Kebanyakan Pemotor dan Pengguna Angkot

Warga Padang yang Tak Patuh Pakai Masker Kebanyakan Pemotor dan Pengguna Angkot

Nasional
UPDATE 24 September: Tambah 1.133 Kasus Covid-19 di Jakarta, Total 1.664 Pasien Meninggal

UPDATE 24 September: Tambah 1.133 Kasus Covid-19 di Jakarta, Total 1.664 Pasien Meninggal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X