Halo, Siapa 'Belajar' Pramuka di Afsel?

Kompas.com - 15/09/2010, 12:02 WIB
EditorGlori K. Wadrianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah anggota Komisi Pendidikan atau Komisi X yang bertugas dalam Panja RUU Pramuka melakukan lawatan ke tiga negara untuk studi banding pramuka. Tiga negara yang dikunjungi oleh dua tim itu adalah Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Jepang.

Siapa saja yang jauh-jauh "plesir" ke Afrika untuk belajar pramuka? Kompas.com bersama sejumlah wartawan mencoba mengonfirmasi, Rabu (15/9/2010), siapa saja anggota Komisi yang berangkat, berikut target-target yang akan dicapai selama lawatan.

Sayangnya, informasi mengenai kegiatan kunjungan anggota Dewan ke luar negeri sangat sulit untuk didapatkan. Rombongan para wakil rakyat tersebut telah bertolak meninggalkan Tanah Air, kemarin.

Berdasarkan informasi dari seorang staf ahli, pengurusan dan segala hal berkaitan kepergian anggota Dewan ke luar negeri bisa didapatkan di bagian Biro Perjalanan Kesekjenan DPR. Di sana, salah seorang petugas yang tak mau menyebutkan namanya tampak menghindar saat ditanya mengenai hal tersebut. "Kepala bironya masih cuti," katanya.

Namun, ia membenarkan, ada tim Komisi X yang melawat ke tiga negara. Ia kemudian meminta wartawan untuk mengonfirmasi ke bagian tata usaha Kesekjenan. "Di sana yang lebih berhak mengeluarkan informasi," katanya.

Di lantai 3 Gedung Kesekjenan, petugas tata usaha, Sambudi, juga enggan memberikan konfirmasi siapa saja anggota yang berangkat. Pasalnya, dana yang dihabiskan dikabarkan mencapai Rp 3,7 miliar. "Anggaran memang di Kesekjenan. Tapi di sini hanya tanda tangan. Kalau mau tahu siapa yang berangkat, silakan ke BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen)," ujar Sambudi.

Di BKSAP, seorang staf, Iis mengatakan, pihaknya hanya mengurus surat-menyurat antara parlemen Indonesia dan negara tujuan lawatan. "Kalau target yang mau dicapai sama anggota yang berangkat, biasanya ada di komisi. Kami hanya urusan surat antarparlemen," kata Iis.

Namun, petugas Sekretariat Komisi pun enggan memberikan informasi saat dikonfirmasi. Ia beralasan, yang mengatur keberangkatan merupakan kewenangan pimpinan Komisi. "Ke pimpinan komisi saja, kami enggak tahu dan tidak berhak ngomong," kata petugas yang juga tak mau menyebut nama.

Ia juga mengaku tak tahu dengan berkas surat yang berisi daftar anggota yang melakukan kunjungan luar negeri. Padahal, seluruh berkas keberangkatan, menurut informasi BKSAP, diurus oleh Sekretariat Komisi.

Informasi yang didapatkan wartawan, tim yang berangkat ke Afrika Selatan dipimpin oleh Rully Chairul Azwar dan ke Jepang-Korea Selatan di bawah pimpinan Mahyudin.

Tidak transparan Susahnya mendapatkan informasi mengenai kegiatan kunjungan anggota Dewan ke luar negeri bukan hanya terjadi kali ini. Dalam sejumlah kegiatan yang sama, semua elemen di DPR seolah bungkam. Pun, anggota DPR yang berangkat tak transparan mengenai rencana kunjungan dan target-target yang ingin dicapai.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

    Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

    Nasional
    Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

    Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

    Nasional
    DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

    DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

    Nasional
    Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

    Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

    Nasional
    Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

    Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

    Nasional
    18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

    18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

    Nasional
    Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

    Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

    Nasional
    18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

    18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

    Nasional
    Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

    Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

    Nasional
    Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

    Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

    Nasional
    KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

    KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

    Nasional
    Mengenal Weighted Vest, 'Rompi Militer' yang Dipakai AHY Berolahraga

    Mengenal Weighted Vest, "Rompi Militer" yang Dipakai AHY Berolahraga

    Nasional
    Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

    Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

    Nasional
    Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

    Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

    Nasional
    ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

    ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.