Inilah Kritik kepada Presiden Itu...

Kompas.com - 06/09/2010, 18:38 WIB
EditorMarcus Suprihadi

Catatan Redaksi:

Tulisan yang dimuat di halaman Opini Harian Kompas ini menjadi perbincangan ramai di Twitter dan media lain. Karena itu, Redaksi Kompas.com mengangkat kembali tulisan ini.

 

Pemimpin, Keberanian, dan Perubahan Oleh: Adjie Suradji

Terdapat dua jenis pemimpin cerdas, yaitu pemimpin cerdas saja dan pemimpin cerdas yang bisa membawa perubahan.

Untuk menciptakan perubahan (dalam arti positif), tidak diperlukan pemimpin sangat cerdas sebab kadang kala kecerdasan justru dapat menghambat keberanian. Keberanian jadi satu faktor penting dalam kepemimpinan berkarakter, termasuk keberanian mengambil keputusan dan menghadapi risiko. Kepemimpinan berkarakter risk taker bertentangan dengan ciri-ciri kepemimpinan populis. Pemimpin populis tidak berani mengambil risiko, bekerja menggunakan uang, kekuasaan, dan politik populis atau pencitraan lain.

Indonesia sudah memiliki lima mantan presiden dan tiap presiden menghasilkan perubahannya sendiri-sendiri. Soekarno membawa perubahan besar bagi bangsa ini. Disusul Soeharto, Habibie, Gus Dur, dan Megawati.

Soekarno barangkali telah dilupakan orang, tetapi tidak dengan sebutan Proklamator. Soeharto dengan Bapak Pembangunan dan perbaikan kehidupan sosial ekonomi rakyat. Habibie dengan teknologinya. Gus Dur dengan pluralisme dan egaliterismenya. Megawati sebagai peletak dasar demokrasi, ratu demokrasi, karena dari lima mantan RI-1, ia yang mengakhiri masa jabatan tanpa kekisruhan. Yang lain, betapapun besar jasanya bagi bangsa dan negara, ada saja yang membuat mereka lengser secara tidak elegan.

Sayang, hingga presiden keenam (SBY), ada hal buruk yang tampaknya belum berubah, yaitu perilaku korup para elite negeri ini. Akankah korupsi jadi warisan abadi? Saatnya SBY menjawab. Slogan yang diusung dalam kampanye politik, isu ”Bersama Kita Bisa” (2004) dan ”Lanjutkan” (2009), seharusnya bisa diimplementasikan secara proporsional.

Artinya, apabila pemerintahan SBY berniat memberantas korupsi, seharusnya fiat justitia pereat mundus—hendaklah hukum ditegakkan—walaupun dunia harus binasa (Ferdinand I, 1503-1564). Bukan cukup memperkuat hukum (KPK, MK, Pengadilan Tipikor, KY, hingga Satgas Pemberantasan Mafia), korupsi pun hilang. Tepatnya, seolah-olah hilang. Realitasnya, hukum dengan segala perkuatannya di negara yang disebut Indonesia ini hanya mampu membuat berbagai ketentuan hukum, tetapi tak mampu menegakkan.

Quid leges sine moribus (Roma)—apa artinya hukum jika tak disertai moralitas? Apa artinya hukum dengan sedemikian banyak perkuatannya jika moral pejabatnya rendah, berakhlak buruk, dan bermental pencuri, pembohong, dan pemalas?

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

    Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

    Nasional
    Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

    Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

    Nasional
    Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

    Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

    Nasional
    Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

    Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

    Nasional
    KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

    KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

    Nasional
    300 Polisi yang 'Rapid Test'-nya Positif Dikarantina 14 Hari

    300 Polisi yang "Rapid Test"-nya Positif Dikarantina 14 Hari

    Nasional
    10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

    10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

    Nasional
    34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

    34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

    Nasional
    Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

    Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

    Nasional
    Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

    Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

    Nasional
    'Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik'

    "Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik"

    Nasional
    Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

    Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

    Nasional
    Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

    Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

    Nasional
    Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

    Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

    Nasional
    Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

    Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X