Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag Harus Tarik Pernyataannya

Kompas.com - 31/08/2010, 11:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif mengatakan, Menteri Agama Suryadharma Ali harus menarik pernyataannya soal rencana pembubaran Ahmadiyah. Cendikiawan Muslim tersebut khawatir ucapan Menteri Agama akan menciptakan gesekan di tingkat akar rumput.

"Saya khawatir kelompok-kelompok garis keras semakin bertindak sewenang-wenang," kata Syafii ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (31/8/2010) di Jakarta.

Syafii juga khawatir, pernyataan Menteri Agama dijadikan alasan atau pembenaran kelompok garis keras untuk melakukan perusakan terhadap rumah-rumah ibadah Ahmadiyah.

Seharusnya, sambung Syafii, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, mengedepankan dialog untuk menyelesaikan masalah ini. Terlebih, Ahmadiyah telah berada di Indonesia sejak tahun 1925. Ahmadiyah juga tidak pernah melakukan tindakan-tindakan kekerasan ketika menjalankan kegiatan ibadahnya.

Tokoh Islam senior ini juga meminta Menteri Agama tak sembarangan melontarkan pernyataan. "Soal Ahmadiyah, Kementerian Agama harus melakukan kajian-kajian. Undang pihak-pihak untuk memiliki second opinion," katanya.

Seperti diberitakan, Menteri Agama Suryadharma Ali seusai rapat dengar pendapat antara pemerintah dan DPR di Gedung DPR, Senin (30/8/2010), menyatakan pemerintah akan segera membubarkan Ahmadiyah. Menteri berpegang pada dalil, ajaran Ahmadiyah menyimpang dari ajaran Islam terutama menyangkut keyakinan soal Nabi Muhammad dan Al Quran. Kementerian terkait akan membicarakan soal pembubaran ini selepas Lebaran.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Nasional
    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Nasional
    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Nasional
    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Nasional
    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    Nasional
    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com