Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Capim KPK, Jadi Preseden Buruk

Kompas.com - 30/08/2010, 21:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu penolakan terhadap dua calon pimpinan KPK yang diusulkan Panitia Seleksi (Pansel) di DPR dinilai Patrialis Akbar akan menjadi preseden buruk untuk DPR.

Ketua Pansel KPK, Patrialis Akbar, menjelaskan bahwa saat ini calon pimpinan KPK tinggal menunggu hasil keputusan DPR RI karena untuk masalah persetujuan, itu ada di tangan DPR.

"Kalau ditolak semuanya ini ada diskomunikasi, saya khawatir kalau itu dijadikan suatu kebiasaan, maka negara kita nanti tidak berjalan atau masing-masing," jelas Patrialis saat di temui di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Senin (30/8/2010).

Ia menjelaskan dampak dari penolakan tersebut maka lembaga yang mendapat persetujuan DPR tidak akan berjalan dengan baik.

"Karena ada preseden untuk menolak secara keseluruhan, itu boleh saja. Tapi presedennya tidak bagus, karena yang memilih Ketua KPK adalah DPR RI," ungkap Patrialis.

Menurut Patrialis, mungkin setelah memilih calon pimpinan KPK tidak akan lama waktu berselang akan diputuskan siapa yang akan menjadi ketua KPK-nya.

"Menurut feeling saya, saat satu terpilih tak begitu lama DPR mungkin berniat untuk memilih Ketua KPK," ujarnya.

Patrialis menjelaskan bahwa saat ini, bola calon pimpinan KPK sudah bergulir di DPR dan tinggal menentukannya. "Semuanya ada di tangan DPR, kalau DPR ingin suatu fakta integritas, itu menurut saya kemajuan yang dahsyat, bagus sekali itu," tegasnya. (Tribunnews/Adi Suhendi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Nasional
    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Nasional
    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Nasional
    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

    Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

    Nasional
    Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

    Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

    Nasional
    Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

    Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

    Nasional
    Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

    Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

    Nasional
    Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

    Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

    Nasional
    Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

    Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

    Nasional
    Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

    Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

    Nasional
    KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

    KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

    Nasional
    17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

    17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

    Nasional
    Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

    Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

    Nasional
    PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

    PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com