Din: Malaysia Tanggung Jawab Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin melayangkan kritik keras kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden dinilai tak responsif terhadap persoalan kedaulatan yang sangat sensitif.

"Selama ini, Presiden paling repsonsif terhadap isu kecil. Video mesum ditanggapi. Tapi untuk isu kedaulatan ini, kenapa tidak menggelar konferensi pers dan mengambil langkah. Ini bukan kepemimpinan yang baik," kata Din seusai menghadiri diskusi kedaulatan di Gedung MPR, Jakarta, Kamis (26/8/2010).

Presiden, tegas Din, harus mengambil alih tanggung jawab. Ia mengatakan, sikap Presiden yang justru menyalahkan para pembantunya, yaitu menteri-menteri, dalam merespons perselisihan dengan Malaysia tak seharusnya dilakukan seorang pemimpin.

Pernyataan Din ini terkait dengan pernyataan Presiden SBY yang menyebut para menterinya tak responsif menanggapi isu yang berkembang di masyarakat beberapa hari lalu. "Untuk kasus dengan Malaysia, tanggung jawab ada pada Presiden. Seharusnya dia tidak menyalahkan pembantunya. Saya prihatin dengan pola kepemimpinan seperti ini. Sebagai top leader, dia sendiri tidak mengambil langkah," ujar dia.

Lambannya para menteri merespons dan menyikapi persoalan dengan Malaysia, diduga Din, karena para menteri menunggu sikap dan arahan dari Presiden. Untuk hal yang menyangkut harga diri dan kedaulatan bangsa, Presiden seyogianya mengambil kendali.

"Bukan didiamkan saja. Bisa diam, tapi perintahkan pembantunya untuk berbuat sesuatu. Untuk jangka panjang, kalau sikap kita seperti ini, kita akan menjadi bangsa yang terjajah," ujar Din. Pemerintah juga diminta mengambil pelajaran atas persoalan-persoalan yang terjadi dengan Malaysia berulang kali. "Kita tak bisa lagi diperlakukan inferior oleh Malaysia dan kamuflatif seolah-olah bersahabat," katanya.