Tidak Cukup Pakai Diplomasi "Textbook"

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Paula Sinjal menilai diplomasi terkait perbatasan Republik Indonesia dengan negara lain yang dilaksanakan Kementerian Luar Negeri belum maksimal.

"Akibatnya, kedaulatan kita sering terciderai. Semestinya, jangan terlalu 'textbook diplomacy', tetapi juga butuh ketegasan dengan banyak menggunakan prinsip-prinsip yang telah kita anut berdasarkan sejarah sebagai bangsa yang bebas dan merdeka serta berdaulat. Jika tidak, kita akan terus dibuat pusing oleh Malaysia," katanya di Jakarta, Kamis (26/8/2010).

Ia mengatakan itu terkait kasus penahanan tiga aparat Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) RI oleh Polisi Air Malaysia karena menangkap tujuh nelayan Malaysia. Nelayan Malaysia telah memasuki wilayah perairan Indonesia di dekat Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk mencuri ikan.

"Penjelasan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Dubes RI untuk Malaysia Da'i Bachtiar dan Konsul Jenderal (Konjen) RI di Johor, Malaysia di depan Rapat Komisi I DPR RI, Rabu (25/8/2010) kemarin, belum memuaskan publik. Masih ada yang tersembunyi, utamanya mengenai kinerja membangun citra Indonesia melalui pengawalan ketat wilayah kedaulatan serta martabat kita," katanya.

Penelusuran Tuntas Saat ini, menurut Paula Sinjal, diperlukan upaya penelusuran tuntas oleh Pemerintah RI atas insiden tersebut. "Apalagi telah ada petunjuk kuat, para petugas resmi negara kita diborgol, dipakaikan baju penjara dan dijebloskan ke sel tahanan. Ini ’kan pelecehan. Mereka mungkin baik-baik saja, tetapi proses interogasi oleh kepolisian Malaysia, menunjukkan petugas kita disamakan dengan TKI ilegal atau penyelundup narkoba atau bahkan teroris," ujarnya.

Paula Sinjal meyakini adanya tindak kekerasan dan penyiksaan dalam format tertentu atau terbatas atas tiga petugas KKP ini berdasarkan informasi-informasi sejumlah jaringan yang cukup akurat, sehingga mengakibatkan ada salah satu petugas mengalami luka.

"Kita jangan berbicara terlalu permisif atau melembutkan hal yang keras, hanya untuk sesuatu yang tidak benar. Yang pasti, ada penangkapan, penyiksaan dan perlakuan tidak wajar dialami oleh tiga petugas KKP yang sedang menjalankan tugas mengamankan laut Indonesia. Itu dilakukan oleh aparat polisi negara asing di wilayah perairan kita. Ini kan pelecehan," katanya.

Ia juga mengungkapkan, Polisi Air Malaysia memang menganiaya petugas KKP dan kemudian menyandera mereka untuk ditukar dengan tujuh nelayan Malaysia yang tertangkap sedang mencuri ikan di perairan Indonesia. Hal ini, menurut dia, bukan baru satu kali saja terjadi, tetapi terus berulang serta berlaku di hal-hal lain, utamanya juga penindasan TKI. "Semua peristiwa yang sudah menumpuk ini, sekali lagi menurut hemat saya telah menciderai arti kedaulatan NKRI," katanya.

Ia juga menyayangkan, karena sudah jelas, warga negara Malaysia secara terang-terangan mencuri ikan di perairan yang notabene (de facto) wilayah NKRI dan itu merupakan tindak pelanggaran kedaulatan, sehingga seharusnya ada tindakan hukum tegas bagi pelanggarnya, ternyata tidak diapa-apakan.

"Malah dibebaskan tanpa syarat. Sebaliknya, petugas resmi negara RI yang menegakkan kedaulatan di wilayah kedaulatannya, ditangkap pihak asing dan diperlakukan secara tidak wajar. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tawar kita sebagai bangsa yang berdaulat akan semakin kurang diperhitungkan," ujarnya.

Paula Sinjal mempertanyakan, akankah sikap dan tindakan terus begini serta mau seterusnya kedaulatan Indonesia dilecehkan.