Surat Nikah Bung Karno Dijual karena Kesal

Kompas.com - 24/08/2010, 16:14 WIB
EditorJodhi Yudono

BANDUNG, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyayangkan rencana cucu angkat almarhumah Ibu Inggit Ganarsih yang akan menjual surat nikah Soekarno-Inggit Ganarsih kepada pihak lain.

"Tentunya kami sangat menyayangkan sekali kalau itu (penjualan surat nikah Soekarno-Inggit Ganarsih) benar terjadi," kata Wakil Gubernur Provinsi Jabar Dede Yusuf di Bandung, Selasa (24/8/2010).

Ia mengatakan, Pemprov Jabar melalui Dinas Pariswisata dan Budaya selalu mengupayakan perlindungan terhadap benda atau tempat yang memiliki nilai sejarah.

"Tempat atau kediaman Bu Inggit Ganarsih bisa kita jadikan museum asalkan ada intervensi dari pemerintah, seperti rumah Bung Karno yang di Bengkulu," kata Wagub.

Sebelumnya, cucu angkat almarhumah Inggit Garnasih, Tito Zeni Asmarahadi (61), berniat menjual surat nikah dan surat cerai mantan Presiden Indonesia pertama, Soekarno dan Inggit Garnasih, kepada orang lain.

Tito menyatakan, kedua surat itu sangat berharga bagi keluarga dan bangsa Indonesia. Namun, kekecewaannya terhadap Provinsi Jawa Barat sudah sangat mendalam.

Ia menjelaskan, tahun 1983, surat nikah dan surat cerai Soekarno dan Inggit Garnasih ini sempat ditawar sebuah yayasan di Belanda seharga Rp 2 miliar.

Akan tetapi, tawaran tersebut ditolak olehnya yang sangat menghargai sosok Soekarno dan Inggit Garnasih.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

Nasional
Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Nasional
Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Nasional
Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Nasional
Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X