Kasus Lembaga Ombudsman Swasta

Kompas.com - 24/08/2010, 11:36 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS - Penyidik dari Kepolisian Kota Besar Yogyakarta melimpahkan berkas dan ketiga tersangka kasus perbuatan tidak menyenangkan dalam aksi perusakan Kantor Lembaga Ombudsman Swasta pada 2008 ke Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Senin (23/8).

Ketiga tersangka, yakni Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bantul Kandiawan, mantan Asisten Tata Praja Sukardiyono, dan Ketua Paguyuban Dukuh Bantul Sulistyo, kini dikenai wajib lapor seminggu dua kali setiap Senin dan Kamis.

Salah seorang jaksa penuntut umum dalam kasus ini, Robert Hutagalung, mengatakan telah menerima berkas dan pelimpahan tersangka. "Kini, kami akan persiapkan rencana dakwaan sebelum melimpahkan ke pengadilan," katanya.

Robert menambahkan, ketiga tersangka akan disidang dengan berkas terpisah. Artinya, setiap tersangka disidang sendiri-sendiri dengan majelis hakim berbeda-beda untuk tiap tersangka.

Ketika ditanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyusun rencana dakwaan itu, Robert tidak memberi jawaban spesifik. "Tapi, tidak akan lama sampai berbulan-bulan. Kami upayakan secepatnya," ujarnya.

Ketiganya dilaporkan Ketua Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) DIY saat itu, Budi Wahyuni, karena mengintimidasi dirinya untuk mencabut hasil penelitian LOS terkait penyimpangan dana bantuan gempa bumi 2006 di Bantul. Saat itu berlangsung unjuk rasa warga yang berujung perusakan kantor LOS pada 11 Februari 2008.

Pasal yang dilaporkan kepada ketiganya adalah 335 KUHP, yakni perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman hukuman maksimal satu tahun penjara.

Secara terpisah, Kandiawan mengatakan, siap menghadapi proses hukum ini sebagai konsekuensi tugasnya sebagai kepala Satpol PP. Meskipun demikian, ia menolak tuduhan perbuatan tidak menyenangkan yang dilaporkan Budi Wahyuni. "Saya tidak pernah mengintimidasi, malah melindungi yang bersangkutan dari kemarahan massa saat itu," ujarnya.

Menurutnya, massa-lah yang menuntut Budi untuk mencabut hasil penelitian itu. Kandiawan bahkan mengaku kelingking kanannya sempat sobek saat massa melempari batu ke arah kantor LOS karena mencoba melindungi Budi.

Keberadaan Kandiawan di lokasi tersebut juga, dikatakannya, merupakan perintah Bupati Bantul kala itu, Idham Samawi, untuk memantau jalannya unjuk rasa warga. "Kalau tidak dibentengi Satpol PP, mungkin sudah hancur lebur keadaannya saat itu. Apalagi penjagaan dari kepolisian saat itu sangat minim, hanya berkisar 20 petugas," katanya. (ENG)

 

 



Editor
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Nasional
Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Nasional
Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Nasional
KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

Nasional
Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Nasional
UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

Nasional
Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Nasional
Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Nasional
KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

Nasional
Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Nasional
Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Nasional
Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Nasional
5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

Nasional

Close Ads X