KPK Minta Perketat Syarat Remisi

Kompas.com - 24/08/2010, 03:02 WIB
Editor

Jakarta, kompas - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengutarakan, KPK mengusulkan syarat remisi dan asimilasi untuk terpidana korupsi harus diperketat. Remisi, asimilasi, dan grasi terhadap koruptor dinilai akan melemahkan semangat pemberantasan korupsi.

”Kami sudah mendiskusikan. Usulannya syarat pemberian remisi harus diperketat untuk terpidana korupsi,” papar Johan di Jakarta, Senin (23/8).

Salah satunya, kata Johan, adalah mempertimbangkan tingkat kejahatan yang bersangkutan. ”Misalnya, dari sisi kerugian negara berapa besar. Semakin besar semakin sulit mendapat remisi. Juga kualitas tindak pidananya. Penegak hukum yang terbukti korupsi tentu lebih sulit dapat keringanan hukuman,” katanya.

Johan juga mengatakan, KPK mempertimbangkan untuk menuntut terdakwa korupsi dengan hukuman maksimal. Dengan demikian, putusan untuk koruptor pun bisa lebih berat.

Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia Teten Masduki berpendapat, terpidana korupsi seharusnya jangan diberikan keringanan hukuman berupa asimilasi atau remisi, apalagi grasi. ”Koruptor harus dikecualikan dari remisi dan grasi sehingga korupsi di negeri ini berkurang. Saat ini kondisinya masih darurat korupsi,” katanya.

Menurut Teten, penegakan hukum yang lemah berkontribusi pada tetap maraknya korupsi. ”Hukum yang ada belum memberi efek jera terhadap koruptor karena rata-rata koruptor dihukum dua tahun penjara di pengadilan umum. Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi rata-rata dihukum 4-6 tahun. Belum lagi bisa dapat pengurangan hukuman di tingkat banding,” katanya.

Teten mengatakan, berdasarkan penelitian Indonesia Corruption Watch tahun 2001, pemberian remisi untuk tahanan juga menjadi sumber negosiasi dan korupsi. ”Yang dimaksud berkelakuan baik sebagai syarat untuk dapat remisi itu, ya baik kepada sipirnya,” katanya.

Selain memperberat hukuman terhadap koruptor, kata Teten, untuk menimbulkan efek jera, terpidana korupsi juga tidak boleh memegang jabatan publik hingga lima tahun setelah bebas. ”Ini diterapkan di Thailand dan diatur dalam konstitusinya. Mereka mengadopsi hukum di Perancis. Juga tak ada pengadilan banding bagi koruptor,” ujarnya.

Secara terpisah, Senin, Kepala Biro Humas dan Hubungan Luar Negeri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Martua Batubara menyatakan, pemberian remisi, grasi, dan pembebasan bersyarat kepada narapidana kasus korupsi sudah sesuai dengan hukum dan prinsip HAM universal. Grasi untuk mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Syaukani Hasan Rais diajukan kuasa hukumnya sejak 20 November 2009. Syaukani dirawat di rumah sakit sejak 26 November 2008.

Menurut Martua, tahun 2010 ada 83.703 narapidana yang menerima remisi. Narapidana kasus korupsi yang menerima remisi 341 orang atau 0,40 persen saja.

Terkait pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie bahwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia T Pohan bukan koruptor, Johan mengatakan tak ingin berpolemik. Aulia dan ketiga koleganya di pengadilan terbukti melanggar Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (aik/tra)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.