Marzuki: Aulia Pohan Bukan Koruptor

Kompas.com - 23/08/2010, 10:32 WIB
EditorGlori K. Wadrianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Marzuki Alie menilai, keputusan pemberian remisi enam bulan kepada terpidana kasus korupsi dana YPPI, Aulia Pohan dan kawan-kawan, merupakan keputusan yang sudah dilakukan dengan pertimbangan matang oleh Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar.

Jadi, kata dia, tak perlu diributkan. "Lihat saja aturannya. Kalau sudah terpenuhi, enggak usah diributkan. Patrialis sudah menjelaskan secara rinci tanpa ada intervensi," kata Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/8/2010).

Lagi pula, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini berpandangan, Aulia bukanlah seorang koruptor. Menurutnya, besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya dinyatakan ikut serta dalam pengambilan kebijakan yang dinilai merugikan negara. Tetapi, tidak ada uang negara yang masuk ke kantongnya.

"Orang korupsi karena kepentingan pribadinya. Aulia apa ada ambil serupiah pun untuk pribadinya? Enggak ada. Jadi kita harus lihat komprehensif, jangan sepotong-potong. Enggak semua koruptor itu betul-betul koruptor," ujarnya.

Apa definisi koruptor menurut Marzuki? "Koruptor itu orang yang makan uang negara yang bukan miliknya. Tapi karena dia (Aulia) sebagai pejabat ikut tanda tangan, makanya dinyatakan terlibat. Tidak semua kasus korupsi itu sama," kata Marzuki.

Dalam proses pengadilan, menurut Marzuki, tidak ada pertimbangan yang menyatakan bahwa Aulia turut menikmati hasil korupsi dana YPPI. Hukuman yang dijalani dinilai sudah memberikan efek jera.

Terkait kebijakan yang diputuskan telah merugikan uang negara, Marzuki justru berpandangan cukup diberikan hukum administrasi. Alasannya, pejabat tersebut tak menikmati uang negara, tetapi hanya terlibat memutuskan kebijakan.

"Dia kan terkena pasal ikut serta. Bukan koruptornya. Kebijakan korup itu kalau menguntungkan dirinya. Mungkin kebijakan keliru, tapi tidak memperkaya diri dia. Cukup bertanggung jawab secara administrasi, dipecat misalnya," ujar Marzuki.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Temuan Pemerintah, Kini Banyak Pengunjung Mal Masuk Tanpa Scan PeduliLindungi

    Temuan Pemerintah, Kini Banyak Pengunjung Mal Masuk Tanpa Scan PeduliLindungi

    Nasional
    Bareskrim Limpahkan Ratusan Barang Bukti Kasus Quotex ke Kejari Bale Endah Bandung

    Bareskrim Limpahkan Ratusan Barang Bukti Kasus Quotex ke Kejari Bale Endah Bandung

    Nasional
    Tak Ada Perubahan Aturan, Menkes Sebut Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan

    Tak Ada Perubahan Aturan, Menkes Sebut Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan

    Nasional
    Sosok Marsma Wahyu, Danpaspampres Baru dari Satuan Elite TNI AU

    Sosok Marsma Wahyu, Danpaspampres Baru dari Satuan Elite TNI AU

    Nasional
    Luhut Minta Sosialisasi Pembelian Minyak Goreng lewat PeduliLindungi Diperpanjang

    Luhut Minta Sosialisasi Pembelian Minyak Goreng lewat PeduliLindungi Diperpanjang

    Nasional
    PAN: Susi Pudjiastuti Belum Terekam Survei, Perlu Kerja Keras agar Dilirik

    PAN: Susi Pudjiastuti Belum Terekam Survei, Perlu Kerja Keras agar Dilirik

    Nasional
    Jadi Satu-satunya Partai yang Penuhi 'Presidential Threshold', PDI-P Dinilai Merasa Aman soal Capres

    Jadi Satu-satunya Partai yang Penuhi "Presidential Threshold", PDI-P Dinilai Merasa Aman soal Capres

    Nasional
    PPKM Luar Jawa-Bali Kembali Diperpanjang Hingga 1 Agustus

    PPKM Luar Jawa-Bali Kembali Diperpanjang Hingga 1 Agustus

    Nasional
    Pemerintah Pertimbangkan Payung Hukum Pemilu di Tiga DOB Papua

    Pemerintah Pertimbangkan Payung Hukum Pemilu di Tiga DOB Papua

    Nasional
    Luhut Klaim Harga Minyak Goreng di Jawa-Bali Sudah Rp14.000, Luar Jawa Belum

    Luhut Klaim Harga Minyak Goreng di Jawa-Bali Sudah Rp14.000, Luar Jawa Belum

    Nasional
    Tanda Tanya Capres PDI-P: Kuasa Megawati dan Kalkulasi Politik

    Tanda Tanya Capres PDI-P: Kuasa Megawati dan Kalkulasi Politik

    Nasional
    Litbang Kompas: Mayoritas Responden Nilai Layanan Publik oleh Polri Sudah Efektif, Transpran, dan Akuntabel

    Litbang Kompas: Mayoritas Responden Nilai Layanan Publik oleh Polri Sudah Efektif, Transpran, dan Akuntabel

    Nasional
    Polri Siapkan Pengamanan Arus Mudik Idul Adha

    Polri Siapkan Pengamanan Arus Mudik Idul Adha

    Nasional
    Partai Mahasiswa Indonesia Ajukan Akses Sipol untuk Daftar Pemilu 2024

    Partai Mahasiswa Indonesia Ajukan Akses Sipol untuk Daftar Pemilu 2024

    Nasional
    KPK Tetapkan Eks Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy Tersangka Kasus Pencucian Uang

    KPK Tetapkan Eks Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy Tersangka Kasus Pencucian Uang

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.