FPI Temui KWI dan PGI

Kompas.com - 21/08/2010, 18:58 WIB
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com - Front Pembela Islam (FPI) bersedia menemui Komisi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) untuk berdialog membahas langkah antisipatif terhadap rencana pembakaran Alquran pada 11 September dibawah gerakan "Hari Pembakaran Alquran Sedunia".

Ketersediaan FPI untuk berdialog dengan perwakilan agama lain tersebut disampaikan Koordinator Gerakan Peduli Pluralisme (GPP), Damien Dematara dalam jumpa pers di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (21/8/2010). "Kami sudah berdialog dengan FPI, syarat yang diminta, bersifat tertutup dan hanya boleh saya sendiri. Dan hasilnya, FPI siap mengadakan dialog. Memberikan slot jadwal minggu depan," katanya.

Minggu depan, kata Damien, FPI akan mengunjungi PGI dan KWI dengan mediator GPP. FPI juga sepakat melakukan dialog secara intensif dengan pihak lain yang berkaitan dengan isu agama di Indonesia. "Ternyata ada persamaan platform konsep pluralisme GPP dan FPI. Tidak ada penyamarataan agama dan tiap orang menghargai kemajemukan," katanya.

Gerakan Hari Pembakaran Alquran yang dipelopori Dove World Outreach pimpinan Dr Terry dan Slyvia Jones, menurut Damien, merupakan permasalahan yang tidak dapat dipandang sebelah mata. "Langkah maju sekali hubungan GPP dan FPI karena dibutuhkan semua pihak saling bahu membahu," ujarnya.

Sebelumnya, Damien sebagai perwakilan GPP menemui pimpinan FPI, Habib Rizieq membicarakan persoalan pluralisme di Indonesia serta rencana aksi provokatif itu. Terhadap rencana aksi tersebut, masyarakat diminta tidak terprovokasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Gus Yahya Minta Partai Tak Gunakan NU Jadi Senjata Kompetisi Politik

    Gus Yahya Minta Partai Tak Gunakan NU Jadi Senjata Kompetisi Politik

    Nasional
    KIB Buka Pintu Cak Imin Bergabung, tapi Soal Capres Nanti Dulu

    KIB Buka Pintu Cak Imin Bergabung, tapi Soal Capres Nanti Dulu

    Nasional
    PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Supermarket, Pasar Tradisional hingga Toko Kelontong 60-100 Persen

    PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Supermarket, Pasar Tradisional hingga Toko Kelontong 60-100 Persen

    Nasional
    DPR Akan Sahkan Revisi UU PPP Hari Ini

    DPR Akan Sahkan Revisi UU PPP Hari Ini

    Nasional
    Jabodetabek PPKM Level 1, 'Work From Office' Bisa 100 Persen

    Jabodetabek PPKM Level 1, "Work From Office" Bisa 100 Persen

    Nasional
    Ke Kendal, Mensos Risma Serahkan Donasi Rp 67,7 Juta kepada Penderita Tumor Otak

    Ke Kendal, Mensos Risma Serahkan Donasi Rp 67,7 Juta kepada Penderita Tumor Otak

    Nasional
    Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

    Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

    Nasional
    Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

    Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

    Nasional
    KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

    KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

    Nasional
    Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

    Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

    Nasional
    PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

    PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | 'Basa-basi Politik' Jokowi ke Ganjar

    [POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | "Basa-basi Politik" Jokowi ke Ganjar

    Nasional
    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

    Nasional
    Ambisi Cak Imin Jadi Capres, antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

    Ambisi Cak Imin Jadi Capres, antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

    Nasional
    Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

    Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.