Ulama Tak Perlu Salatkan Mayat Koruptor

Kompas.com - 21/08/2010, 18:16 WIB
Editoryuli

JAKARTA, KOMPAS.com - Kontroversi soal mayat koruptor disalatkan atau tidak, terus bergulir. Apalagi setelah Ketua Umum Muhammadiyah, Prof Dr Din Syamsuddin menegaskan dirinya mengetahui bahwa Nahdlatul Ulama (NU) telah memutuskan, koruptor tidak disalatkan.

Namun, Pengurus Besar NU, membantah soal itu. “Nahdlatul Ulama tidak pernah memberi pesan hukum sebagaimana yang disampaikan dan yang dibayangkan Pak Din Syamsuddin.” kata Ketua Komunikasi Informasi dan Publikasi PBNU, HM Sulthan Fatoni, di Jakarta, Sabtu (21/8/2010).

Menurut alumnus Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur ini, para kiai tidak mungkin memutuskan hukum di luar nalar syariah Islam.

Pada prinsipnya, hukum mensalatkan jenazah muslim adalah fardhu kifayah. Di sinilah para kiai bermusyawarah, bahwa hukum fardhu kifayah berarti masih memungkinkan sekelompok muslim tertentu untuk tidak melakukan salat jenazah.

Kelompok tertentu ini, dalam rumusan NU waktu itu, adalah para kiai, ulama yang tidak perlu ikut terlibat mensalati jenazah muslim yang koruptor.

“Pembahasan para kiai itu pada konteks bahwa penghormatan terhadap seorang koruptor itu tidak perlu, dan jika koruptor meninggal dunia maka hukum mensalatinya tetap fardhu kifayah. Namun, ulama tidak perlu ikut serta mensalatinya karena kehadiran ulama dalam salat jenazah muslim yang korup dikategorikan sebagai penghormatan.”  

Dalam tradisi para kiai, beberapa saat setelah salat jenazah, seorang imam salat yang biasanya kiai, mengajak persaksian kepada para jamaah bahwa jenazah bersangkutan seorang yang saleh, baik.

Jamaah biasanya menjawab, "benar, dia orang baik."

"Jika memang dia divonis koruptor, lalu imam salat, kiai mengajak bersaksi bahwa dia itu baik, apa mungkin? Dalam konteks inilah keputusan itu diambil bahwa untuk para ulama tidak perlu mensalati koruptor. Selain ulama silakan saja, termasuk warga nahdliyin.”

Sulthan menambahkan, begitu juga dengan kontroversi soal “koruptor itu kafir” yang diasosiasikan sebagai cermin pemikiran NU perlu diluruskan mengingat NU tidak pernah membahasnya, baik secara eksplisit maupun implisit.

“Muktamar NU ke-5 tahun 1930 telah menjelaskan jenis-jenis 'kafir' sebagai terma yang hanya dalam lingkup teologi Islam, karena itu NU tidak pernah menggolongkan koruptor, pencuri, dan sejenisnya sebagai kafir.” 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kabareskrim Imbau Orangtua Murid Pindahkan Anaknya dari Ponpes Shiddiqiyyah

Kabareskrim Imbau Orangtua Murid Pindahkan Anaknya dari Ponpes Shiddiqiyyah

Nasional
Kritisi RKUHP, Pengamat Pertanyakan Cara Penegak Hukum Bedakan Kritik dan Penghinaan

Kritisi RKUHP, Pengamat Pertanyakan Cara Penegak Hukum Bedakan Kritik dan Penghinaan

Nasional
Jokowi: Kita Harus Kerja Keras Turunkan Persentase Stunting

Jokowi: Kita Harus Kerja Keras Turunkan Persentase Stunting

Nasional
Artis Iqlima Kim Datangi Bareskrim Penuhi Panggilan Penyidik sebagai Terlapor

Artis Iqlima Kim Datangi Bareskrim Penuhi Panggilan Penyidik sebagai Terlapor

Nasional
Anak Kiai Jombang jadi Tersangka Pencabulan, Kabareskrim Harap Kemenag Bekukan Izin Ponpes

Anak Kiai Jombang jadi Tersangka Pencabulan, Kabareskrim Harap Kemenag Bekukan Izin Ponpes

Nasional
Pedagang Pasar Ragu Harga Minyakita Besutan Mendag Dijual Rp 14.000 per Liter

Pedagang Pasar Ragu Harga Minyakita Besutan Mendag Dijual Rp 14.000 per Liter

Nasional
Jokowi: Ada yang Mau Harga Pangan Naik? Maju ke Depan, Saya Beri Sepeda

Jokowi: Ada yang Mau Harga Pangan Naik? Maju ke Depan, Saya Beri Sepeda

Nasional
Kabareskrim Sebut Penangkapan Anak Kiai Jombang yang Jadi Tersangka Pencabulan Pertimbangan Aspek Kamtibmas

Kabareskrim Sebut Penangkapan Anak Kiai Jombang yang Jadi Tersangka Pencabulan Pertimbangan Aspek Kamtibmas

Nasional
DPR Sahkan RUU Pemasyarakatan jadi Undang-undang

DPR Sahkan RUU Pemasyarakatan jadi Undang-undang

Nasional
Bakal Diplomasi dengan Pemerintah Saudi, Menag: Agar Pelaksanaan Haji Furoda Enggak Acak Adul

Bakal Diplomasi dengan Pemerintah Saudi, Menag: Agar Pelaksanaan Haji Furoda Enggak Acak Adul

Nasional
Jokowi Beri Penghargaan Satyalencana Wira Karya kepada Enam Bupati

Jokowi Beri Penghargaan Satyalencana Wira Karya kepada Enam Bupati

Nasional
Anggota Komisi II DPR Sebut Independensi Jadi Aspek Penting dalam Pemilihan Pejabat Kepala Daerah

Anggota Komisi II DPR Sebut Independensi Jadi Aspek Penting dalam Pemilihan Pejabat Kepala Daerah

Nasional
Singgung Subsidi BBM Lagi, Jokowi: Kalau APBN Sudah Tak Kuat Gimana?

Singgung Subsidi BBM Lagi, Jokowi: Kalau APBN Sudah Tak Kuat Gimana?

Nasional
Jokowi Tinjau Penelitian Minyak Makan Merah yang Disebut Dapat Cegah Stunting

Jokowi Tinjau Penelitian Minyak Makan Merah yang Disebut Dapat Cegah Stunting

Nasional
42 Parpol Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024, 7 di Antaranya Partai Lokal Aceh

42 Parpol Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024, 7 di Antaranya Partai Lokal Aceh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.