Hukuman Ringan, Koruptor Dapat Grasi

Kompas.com - 21/08/2010, 12:45 WIB
EditorIgnatius Sawabi

BOGOR, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Dr Mahfud MD menilai pemberian remisi dan grasi kepada terpidana korupsi adalah tidak bijaksana dan kontraproduktif pada upaya pemberantasan korupsi dengan keras.

 

"Secara hukum, itu memang boleh. Tetapi, boleh itu bukan berarti harus. Saya setuju dengan pendapat pemberian remisi atau grasi (untuk napi koruptor) itu tidak bijaksana," kata Mahfud di Kampus Dermaga Institut Pertanian Bogor di Dramaga, Kabupaten Bogor, Sabtu (21/8/2010) siang.

 

Mahfud mengatakan hal tersebut kepada wartawan, yang meminta tanggapannya atas pemberian remisi kepada Aulia Pohan dan grasi kepada Syaukani, terpidana korupsi.

 

Menurut Mahfud, pemberian remisi dan grasi itu sudah terjadi, secara undang-undang memang Presiden boleh memberikannya. "Tetapi, saya lebih setuju dengan pendapat untuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) seperti korupsi, remisi dan grasi tidak boleh diberikan," tegasnya.

 

"Sudah hakim pengadilan kita tidak menjatuhkan vonis maksimal 20 tahun, masih lagi diberi remisi, grasi. Ini menjadi tidak efektif dalam memberi efek jera," katanya.

 

Kebijakan pemberian remisi dan grasi kepada terpidana korupsi, lanjut Mahfud, tidak bijaksana dan kontraproduktif karena melemahkan upaya-upaya bangsa Indonesia memberantas korupsi dengan keras.

 

"Pemberian itu secara undang-undang memang boleh, tetapi dilihat dari tanggung jawab moralitas, itu kurang," katanya.

 

Ketua MK Mahfud MD di Kampus Dramaga IPB dalam acara Kuliah Perdana Mahasiswa Baru Pascasarjana IPB memberi kuliah umum terbuka dengan judul "Perguruan Tinggi dan Globalisasi dalam Perspektif Konstitusi".

 

Dalam kuliahnya, Mahfud mengatakan, antara lain, merebaknya korupsi dan ketidakberesan dalam berbangsa dan bernegara saat ini adalah tanggung jawab perguruan tinggi yang selama ini hanya mencetak sarjana dan dokter, bukan manusia intelektual atau cendekiawan Indonesia.

 

Rektor IPB Prof Dr Herry Suhardianto mengatakan, tidak sesederhana itu menyimpulkan ketidakberesan Indonesia saat ini karena kesalahan perguruan tinggi. "Tetapi memang betul, kita tidak boleh hanya meningkatkan pendidikan otak, tetapi juga harus mempertinggi pendidikan moralitas," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kembali Laporkan Adam Deni ke Bareskrim Polri, Sahroni: Tidak Untuk Mempromosikan Diri

    Kembali Laporkan Adam Deni ke Bareskrim Polri, Sahroni: Tidak Untuk Mempromosikan Diri

    Nasional
    Deregulasi Pemerintah yang Mendorong Perkembangan Investasi

    Deregulasi Pemerintah yang Mendorong Perkembangan Investasi

    Nasional
    9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

    9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

    Nasional
    Yenny Wahid Sebut Tjahjo Kumolo Anak Ideologis Bung Karno

    Yenny Wahid Sebut Tjahjo Kumolo Anak Ideologis Bung Karno

    Nasional
    Pesan Tjahjo Kumolo kepada Keluarga: Bapak Ingin Meninggal saat Bertugas....

    Pesan Tjahjo Kumolo kepada Keluarga: Bapak Ingin Meninggal saat Bertugas....

    Nasional
    BERITA FOTO: [Obituari] Tjahjo Kumolo: Golkar, PDI-P dan Mobil Pribadi

    BERITA FOTO: [Obituari] Tjahjo Kumolo: Golkar, PDI-P dan Mobil Pribadi

    Nasional
    Melayat ke Rumah Duka, Henry Yosodiningrat Kenang Kado Ultah dari Tjahjo Kumolo

    Melayat ke Rumah Duka, Henry Yosodiningrat Kenang Kado Ultah dari Tjahjo Kumolo

    Nasional
    3 Saran Imparsial untuk Benahi Pemahaman HAM Bagi Anggota Polri

    3 Saran Imparsial untuk Benahi Pemahaman HAM Bagi Anggota Polri

    Nasional
    Lagi, Ahmad Sahroni Laporkan Adam Deni ke Polisi, Kini soal Tuduhan Fitnah

    Lagi, Ahmad Sahroni Laporkan Adam Deni ke Polisi, Kini soal Tuduhan Fitnah

    Nasional
    Dituding Korupsi oleh Adam Deni, Kuasa Hukum Sahroni: Biarkan KPK Bekerja

    Dituding Korupsi oleh Adam Deni, Kuasa Hukum Sahroni: Biarkan KPK Bekerja

    Nasional
    Imparsial Minta Polri Perkuat Netralitas Menjelang Tahun Politik

    Imparsial Minta Polri Perkuat Netralitas Menjelang Tahun Politik

    Nasional
    Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

    Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

    Nasional
    Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

    Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

    Nasional
    Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

    Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

    Nasional
    Karangan Bunga Dukacita Penuhi Kawasan Rumah Tjahjo Kumolo, dari Jokowi-Ma'ruf hingga Panglima TNI

    Karangan Bunga Dukacita Penuhi Kawasan Rumah Tjahjo Kumolo, dari Jokowi-Ma'ruf hingga Panglima TNI

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.