Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Paparkan Kelebihan dan Kekurangan

Kompas.com - 20/08/2010, 22:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak mereka yang hadir dalam acara buka puasa bersama di Istana Negara, Jumat (20/8/2010), dan segenap masyarakat untuk refleksi mengenai kondisi bangsa dan negara Indonesia belakangan ini. Salah satu caranya dengan memaparkan kelebihan yang sudah dicapai dan kekurangan yang masih terjadi pada masa pemerintahannya.

"Kalau kita dengar berbagai pandangan dari dalam atau luar negeri, maka sikap yang paling mulia adalah bersama melakukan introspeksi. Yang sudah baik kita jaga dan kalau bisa kita tingkatkan lagi. Yang belum baik, masih gagal, masih jadi PR, mari kita bersama-sama perbaiki," katanya sesaat sebelum berbuka puasa bersama.

Merujuk kepada bermacam sumber, Presiden SBY mencatat, ada yang mengatakan bahwa pencapaian Indonesia sampai saat ini adalah perubahan mahabesar. Namun, ada pula yang menjelaskan bagian-bagian yang belum baik dan berubah secara signifikan.

Presiden SBY mencatat, dunia melihat perkembangan demokrasi dan kebebasan di Indonesia meski mungkin dalam negeri sendiri belum puas terhadap demokrasi yang berkembang. Keberhasilan yang dicatat juga soal penghormatan kepada HAM, keamanan dalam negeri yang makin pulih, kondisi politik yang makin stabil meski banyak riak, ekonomi yang terus bertumbuh, kerukunan sosial yang makin baik, serta peran internasional yang makin menguat.

Sementara itu, sejumlah kegagalan dan kekurangan yang masih terjadi adalah kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud, masih maraknya korupsi, birokrasi yang dianggap belum mencerminkan good governance, kerusakan lingkungan hidup, infrastruktur yang masih kurang memadai, serta biaya politik yang masih tinggi, terutama dalam pilkada.

Presiden SBY juga mencatat, gangguan terhadap kerukunan dan toleransi serta sejumlah aksi kekerasan yang mengganggu keamanan dan ketertiban publik masih kerap dijumpai. "Mari kita terima kritikan kepada kita untuk kita lakukan perbaikan dengan sungguh-sungguh," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com