Syaukani Dapat Grasi, KPK Kecewa

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelan pil kekecewaan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) yang memberi pengurangan masa hukuman sangat besar terhadap terpidana kasus korupsi, mantan Bupati Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Syaukani Hassan Rais.

Apalagi, grasi tersebut membuat koruptor yang merugikan negara sekitar Rp 93,204 miliar itu menghirup udara bebas karena masa hukuman enam tahun dipotong menjadi tiga tahun selesai dijalaninya. "Perlu ditanyakan oleh masyarakat, kenapa begitu besar mendapatkannya," kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar, Jakarta, Kamis (19/8/2010).

Haryono juga mempertanyakan alasan pemerintah mengeluarkan grasi tersebut. "Pemerintah harus bisa menjelaskan kenapa bisa memberikan grasi yang begitu besar itu," ujar Haryono.

Sebagaimana diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Keppres tertanggal 15 Agustus 2010 tentang Pemberian Pengampunan atau Grasi kepada Syaukani Hassan Rais. Dengan surat grasi tersebut, Syaukani bisa langsung bebas karena vonis enam tahunnya dipotong menjadi tiga tahun, dan yang bersangkutan telah menjalani hukuman lebih dari tiga tahun. Syaukani juga telah membayar seluruh kerugian negara sebesar Rp 49,6 miliar.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Syaukani terbukti menyalahgunakan dana perangsang pungutan sumber daya alam (migas), dana studi kelayakan Bandara Kutai, dana pembangunan Bandara Kutai, dan penyalahgunaan dana pos anggaran kesejahteraan masyarakat. Sepanjang 2001-2005, Syaukani berhasil meraup dana sebesar Rp 93,204 miliar.

Pengadilan Tipikor mengganjarnya dengan vonis dua tahun enam bulan penjara. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tipikor. Nasib naas justru dialami Syaukani saat kasasi di Mahkamah Agung (MA) yang memperberat hukumannya menjadi enam tahun penjara. (Tribunnwes/Abdul Qodir)