Mutasi Dua Jenderal Dipersoalkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Mutasi di tubuh Polri yang melibatkan 556 perwira dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat. Pasalnya, dalam mutasi itu, dua perwira tinggi yang disebut-sebut memiliki rekening tidak wajar mendapat jabatan strategis.

Demikian disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Sabtu (7/8/2010).

Neta mengatakan, dua perwira itu adalah Inspektur Jenderal Badrodin Haiti yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur menggantikan Irjen Pratiknyo. Perwira tinggi lainnya adalah Inspektur Jenderal Bambang Suparno yang diangkat menjadi staf ahli Kepala Polri.

Terkait mutasi dua perwira itu, Neta mengatakan, "IPW mendesak mutasi terhadap mereka dibatalkan sampai ada klarifikasi transparan terhadap rekening mereka.

Seperti diberitakan, Polri telah mengumumkan hasil penyelidikan 23 rekening perwira sesuai laporan hasil analisis dari PPATK. Namun, Polri tidak menyebut identitas dan jumlah dana di rekening 23 perwira itu. Polri berdalih hal itu dilarang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Langkah Polri itu kemudian mendapat kritikan dari berbagai pihak, salah satunya Indonesia Corruption Watch. Mereka minta Polri mengungkapkan identitas dan jumlah rekening. Namun, Polri melalui Kepala Divisi Humas Polri Irjen Edward Aritonang memastikan tidak akan mengumumkan hal itu dengan alasan yang sama.