Freeport Diawasi jika Uranium Ditemukan

Kompas.com - 05/08/2010, 13:54 WIB
EditorA. Wisnubrata

JAKARTA, KOMPAS.com — Jika Pulau Papua terbukti menyimpan cadangan uranium dalam jumlah besar, maka Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten akan mengawasi PT Freeport Indonesia selaku penambang di pulau timur Indonesia itu melalui satelit. Pengawasan tersebut bertujuan agar tidak terjadi pengambilan cadangan uranium Indonesia oleh Freeport.

"Dari citra satelit akan kelihatan daerah itu (lokasi uranium) diusik atau tidak. Jangan sampai barang-barang tadi (uranium) keluar dari republik ini," ujar Kepala Bapeten As Natio dalam jumpa pers Seminar Keselamatan Nuklir 2010 di Jakarta, Kamis (5/8/2010).

Pulau Papua diduga menyimpan cadangan uranium atau bahan baku nuklir dalam jumlah besar karena jenis batuannya dan umur batuannya yang memungkinkan adanya uranium di sana. Tahun depan, Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) akan mengadakan survei udara untuk memastikan cadangan uranium di Papua itu.

"Maka ketika Batan menyatakan resmi ada uraniumnya, daerah itu diinfokan kepada kami, maka kami awasi, dengan satelit, bekerja sama dengan Lapan," ujar As Natio.

Sebelumnya, PT Freeport Indonesia dituding turut menambang cadangan uranium di Papua. Namun, Bapeten selaku badan pengawas pemanfaatan nuklir berdasarkan hasil penelitiannya menjamin bahwa tidak terdapat usaha penambangan nuklir oleh Freeport. "Jika suatu perusahaan ketahuan mengambil nuklir, maka akan ada KUHP-nya," imbuh As Natio.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Aplikasi PeduliLindungi Digunakan untuk Skrining PON XX

    Aplikasi PeduliLindungi Digunakan untuk Skrining PON XX

    Nasional
    HQR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Saudi, Kemenkes: Masih Proses Integrasi

    HQR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Saudi, Kemenkes: Masih Proses Integrasi

    Nasional
    Laporkan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Kebebasan Berpendapat Harus Beretika

    Laporkan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Kebebasan Berpendapat Harus Beretika

    Nasional
    Anggota Komisi I Minta Kemenkominfo Segera Tutup Konten Penghinaan Agama dan Ras di Internet

    Anggota Komisi I Minta Kemenkominfo Segera Tutup Konten Penghinaan Agama dan Ras di Internet

    Nasional
    Laporkan Haris dan Fatia atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, Luhut Dinilai Tak Beritikad Baik

    Laporkan Haris dan Fatia atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, Luhut Dinilai Tak Beritikad Baik

    Nasional
    Haris Azhar Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum: Klien Kami Akan Selalu Bersikap Ksatria

    Haris Azhar Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum: Klien Kami Akan Selalu Bersikap Ksatria

    Nasional
    KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

    KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

    Nasional
    Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

    Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

    Nasional
    Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

    Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

    Nasional
    Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

    Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

    Nasional
    Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

    Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

    Nasional
    Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

    Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

    Nasional
    Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

    Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

    Nasional
    Hasil Survei: 2,3 Persen Responden Dapat Vaksin Booster, 0,2 Persen Bukan Nakes

    Hasil Survei: 2,3 Persen Responden Dapat Vaksin Booster, 0,2 Persen Bukan Nakes

    Nasional
    Pemerintah Siapkan Dua Kawasan Industri Halal di NTB

    Pemerintah Siapkan Dua Kawasan Industri Halal di NTB

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.