Sistem atau Kepemimpinan?

M Hernowo

Pemerintahan kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru berumur sembilan bulan. Namun, wacana seperti perombakan kabinet, peninjauan ulang koalisi, hingga pemakzulan sudah mewarnai pemerintahan yang seharusnya masih di masa bulan madu ini.

Ironisnya, berbagai wacana yang dapat disebut sebagai tekanan terhadap pemerintahan Yudhoyono ini sudah dimulai pada 27 Oktober 2010 atau hanya satu minggu setelah dia dan Boediono dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2010. Hari itu, Fraksi Partai Golkar mendukung penggunaan hak angket kasus Bank Century, yang belakangan menyeret nama Boediono.

Kasus Bank Century, yang berkisar pada pemberian dana talangan Rp 6,7 triliun untuk bank itu pada November 2008-Juli 2010, akhirnya seperti menenggelamkan keberhasilan Yudhoyono-Boediono memenangi pemilu presiden dengan perolehan 60,8 persen suara di putaran pertama. Kasus itu seolah juga menunjukkan tidak banyak artinya kemenangan Partai Demokrat, yang tidak dapat dilepaskan dari Yudhoyono, dalam pemilu legislatif.

Akhirnya, kasus Bank Century juga menunjukkan sulitnya Yudhoyono lepas dari tekanan parpol pendukungnya. Itu terlihat ketika dia memilih memperbolehkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang disebut dalam kasus Bank Century, melepaskan jabatannya karena menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Pada saat yang hampir sama,

Yudhoyono membentuk sekretariat gabungan (setgab) partai politik pendukung pemerintahannya dan menunjuk Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai ketua harian.

Kehadiran setgab diharapkan dapat menstabilkan koalisi pemerintahan Yudhoyono yang sempat ”cerai-berai” ketika kasus Bank Century. Koalisi ini terdiri dari Partai Demokrat, Partai Golkar, PKS, PAN, PPP, dan PKB.

Belum reda dua wacana di atas, Ketua Partai Golkar Priyo Budi Santoso, sekitar dua minggu lalu, tiba-tiba mewacanakan perombakan kabinet. Wacana ini diikuti pengakuan kader Partai Golkar, Agun Gunandjar, bahwa banyak kader partainya menginginkan jabatan menteri.

Pada era pemerintahan Yudhoyono yang dimulai tahun 2004, perombakan kabinet selalu dikaitkan dengan dukungan parpol di pemerintahan. Yudhoyono diduga juga selalu memerhatikan komposisi parpol saat merombak kabinet.

Fenomena itu terbaca, misalnya, ketika Saifullah Yusuf diberhentikan sebagai Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan digantikan Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy. Diduga, pertimbangan keputusan 7 Mei 2007 itu, antara lain, karena Saifullah tidak lagi kader PKB, sedangkan kementerian itu jatah PKB.