MUI Haramkan "Infotainment"

Kompas.com - 27/07/2010, 18:36 WIB
EditorBenny N Joewono

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram untuk tayangan infotainment baik bagi televisi yang menayangkan maupun permisa yang menontonnya.

Fatwa tersebut disahkan dalam pleno MUI dalam Musyawarah Nasional (Munas) di Jakarta, Selasa (27/7/2010), oleh Ketua Komisi Fatwa MUI, Ma’ruf Amin.

Menurut ketentuan umum fatwa mengenai infotainment, menceritakan aib, kejelekan gosip, dan hal-hal lain terkait pribadi kepada orang lain dan atau khalayak hukumnya haram.

Dalam rumusan fatwa tersebut juga disebutkan upaya membuat berita yang mengorek dan membeberkan aib, kejelekan gosip juga haram.


Begitu juga dengan mengambil keuntungan dari berita yang berisi tentang aib dan gosip dinyatakan hukumnya haram oleh MUI.

Namun MUI memperbolehkan dengan pertimbangan yang dibenarkan secara syar’i untuk kepentingan penegakan hukum, memberantas kemungkaran untuk menayangkan dan menyiarkan serta menonton, membaca dan atau mendengarkan berita yang berisi tentang aib.

Terhadap fatwa ini, MUI merekomendasikan perlu dirumuskan aturan untuk mencegah konten tayangan yang bertentangan dengan norma agama, keadaban, kesusilaan dan nilai luhur kemanusiaan.

Juga direkomendasikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diminta untuk meregulasi tayangan infotainment untuk menjamin hak masyarakat memperoleh tayangan bermutu dan melindunginya dari hal-hal negatif.

Lembaga sensor film diminta menjamin langkah proaktif untuk menyensor tayangan infotainment guna menjamin terpenuhinya hak-hak publik dalam menikmati tayangan bermutu.

Menurut Ma’ruf, permasalahan infotainment sebelumnya tidak masuk dalam pembahasan namun karena banyaknya permintaan untuk itu akhirnya diputuskan untuk dibahas.

"Kita memutuskan membahas dan membuat fatwa infotainment karena didasarkan pemberitaan saat ini yang dirasa sudah berlebihan," kata Ma’ruf.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    BNPB Sebut Masyarakat Butuh Pemulihan Pasca-Bencana Selain Infrastruktur

    BNPB Sebut Masyarakat Butuh Pemulihan Pasca-Bencana Selain Infrastruktur

    Nasional
    Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

    Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

    Nasional
    Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

    Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

    Nasional
    PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

    PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

    Nasional
    Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

    Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

    Nasional
    KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

    KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

    Nasional
    Pasca-putusan MK soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

    Pasca-putusan MK soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

    Nasional
    Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

    Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

    Nasional
    MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

    MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

    Nasional
    Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

    Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

    Nasional
    SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

    SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

    Nasional
    Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

    Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

    Nasional
    Biaya Penanganan Karhutla 2019 Jauh Lebih Besar Dibanding Sebelumnya

    Biaya Penanganan Karhutla 2019 Jauh Lebih Besar Dibanding Sebelumnya

    Nasional
    Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada Setelah Lima Tahun, Ini Kata Wakil Ketua KPK

    Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada Setelah Lima Tahun, Ini Kata Wakil Ketua KPK

    Nasional
    Mulai 2021, Nadiem Makarim Ganti UN dengan Penilaian Ini...

    Mulai 2021, Nadiem Makarim Ganti UN dengan Penilaian Ini...

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X