Bansos Rawan Diselewengkan

BANTUL, KOMPAS.com - Meski baru berjalan satu semester, bantuan sosial kemasyarakatan senilai Rp 3 miliar sudah terserap 97 persen. Sisa dana tinggal Rp 9 juta. Tingginya penyerapan diduga karena diselewengkan selama pilkada. Untuk menghindari penyelewengan bantuan seharusnya disalurkan berdasarkan program.

Hal itu disampaikan Jupriyanto dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD II Bantul. "Seharusnya bantuan tersebut dikelola untuk masa satu tahun. Kalau sekarang enam bulan saja sudah habis dan bertepatan dengan pilkada, maka patut dicurigai ada indikasi penyelewengan," katanya.

Menurutnya, penyelewengan dilakukan dengan modus memberikan bantuan secara serentak ke sejumlah desa dan komunitas sebagai iming-iming agar memilih salah satu pasangan. Pasangan yang bisa mengakses bantuan tersebut hanyalah Ida-Sumarno. Pasalnya Ida adalah istri bupati petahana, sementara Sumarno adalah wakil bupati petahana.

Jupriyanto mengatakan, dugaan penyelewengan tersebut sangat sulit dibuktikan karena selama ini penyaluran bantuan menjadi wewenang penuh bupati. Bantuan tidak disalurkan melalui program-progam jelas sehingga sulit dievaluasi. "Besar kecil dan jenis bantuan hanya bergantung pada rekomendasi bupati. Makanya ke depan penyaluran bantuan harus lebih jelas sesuai dengan program," katanya.