Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AS Hibahkan Alat Pantau untuk TNI AL

Kompas.com - 29/06/2010, 15:23 WIB

BATAM, KOMPAS.com - Pemerintah Amerika Serikat menghibahkan peralatan sistem pemantauan maritim terpadu atau Inte grated Maritime Surveillance System kepada Pemerintah Indonesia. Peralatan senilai 56 juta dollar Amerika Serikat tersebut dipasang di wilayah laut Indonesia timur dan barat dan dioperasikan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut guna kepentingan keamanan laut.

Upacara serah terima dilakukan di Pangkalan TNI Angkatan Laut Batam, Kepulauan Riau, Selasa (29/6/2010). Mewakili pemerintah Amerika Serikat (AS) adalah Duta Besar AS untuk Indonesia, Cameron R Hume. Sementara dari Indonesia adalah Irjen Kementerian Pertahanan Laksdya TNI Gunadi.

IMSS meliputi sejumlah sebaran Coastal Surveillance System (CSS) yang koordinasinya dibawah Regional Command Center (RCC) . Untuk wilayah laut barat, mencakup Selat Malaka dan Selat Singapura. Sementara wilayah timur mencakup laut Sulawesi. Untuk wilayah barat, IMSS telah selesai dipasang, sedangkan wilayah timur masih dalam proses.

Di kawasan Selat Malaka dan Selat Singapura, CSS dipasang tersebar di delapan lokasi dan di tiga KRI Komando Armada Barat. Sementara Regional Command Center berada di Pusat Komando TNI Angkatan Laut Batam.

Menurut Cameron, bantuan peralatan IMSS ke I ndonesia nilainya 56 dollar AS yang meliputi 16 CSS, 11 radar kapal, 1 kantor perwakilan konfigurasi, dan dua RCC. Sistem pemantauan terpadu tersebut memiliki daya pantau lebih dari 1.205 kilometer dari garis pantai Selat Malaka dan sekitar 1.285 kilometer dari garis pantai sepanjang laut Sulawesi.

"Peralatan ini mampu mendeteksi, mencari dan memonitor kapal-kapal yang berlayar melintasi Indonesia dan kawasan perairan internasional," kata Cameron.

Saat ditanya manfaat hibah tersebut bagi AS, Cameron menyatakan, untuk membantu mengamankan jalur kapal-kapal AS. Ke depan, IMSS Indonesia diharapkan dapat terintegrasi pada kerjasama tingkat kawasan. Bantuan IMSS juga diberikan kepada Malaysia, Filipina, Sri Lanka, Bangladesh, dan Maladewa.

Gunadi menyatakan, bantuan tersebut sifatnya hibah. Ia mengharapkan, peralatam tersebut dapat digunakan secara optimal tidak saja untuk kepentingan TNI AL namun juga instansi lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com