AS Hibahkan Alat Pantau untuk TNI AL

Kompas.com - 29/06/2010, 15:23 WIB
EditorGlori K. Wadrianto

BATAM, KOMPAS.com - Pemerintah Amerika Serikat menghibahkan peralatan sistem pemantauan maritim terpadu atau Inte grated Maritime Surveillance System kepada Pemerintah Indonesia. Peralatan senilai 56 juta dollar Amerika Serikat tersebut dipasang di wilayah laut Indonesia timur dan barat dan dioperasikan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut guna kepentingan keamanan laut.

Upacara serah terima dilakukan di Pangkalan TNI Angkatan Laut Batam, Kepulauan Riau, Selasa (29/6/2010). Mewakili pemerintah Amerika Serikat (AS) adalah Duta Besar AS untuk Indonesia, Cameron R Hume. Sementara dari Indonesia adalah Irjen Kementerian Pertahanan Laksdya TNI Gunadi.

IMSS meliputi sejumlah sebaran Coastal Surveillance System (CSS) yang koordinasinya dibawah Regional Command Center (RCC) . Untuk wilayah laut barat, mencakup Selat Malaka dan Selat Singapura. Sementara wilayah timur mencakup laut Sulawesi. Untuk wilayah barat, IMSS telah selesai dipasang, sedangkan wilayah timur masih dalam proses.

Di kawasan Selat Malaka dan Selat Singapura, CSS dipasang tersebar di delapan lokasi dan di tiga KRI Komando Armada Barat. Sementara Regional Command Center berada di Pusat Komando TNI Angkatan Laut Batam.

Menurut Cameron, bantuan peralatan IMSS ke I ndonesia nilainya 56 dollar AS yang meliputi 16 CSS, 11 radar kapal, 1 kantor perwakilan konfigurasi, dan dua RCC. Sistem pemantauan terpadu tersebut memiliki daya pantau lebih dari 1.205 kilometer dari garis pantai Selat Malaka dan sekitar 1.285 kilometer dari garis pantai sepanjang laut Sulawesi.

"Peralatan ini mampu mendeteksi, mencari dan memonitor kapal-kapal yang berlayar melintasi Indonesia dan kawasan perairan internasional," kata Cameron.

Saat ditanya manfaat hibah tersebut bagi AS, Cameron menyatakan, untuk membantu mengamankan jalur kapal-kapal AS. Ke depan, IMSS Indonesia diharapkan dapat terintegrasi pada kerjasama tingkat kawasan. Bantuan IMSS juga diberikan kepada Malaysia, Filipina, Sri Lanka, Bangladesh, dan Maladewa.

Gunadi menyatakan, bantuan tersebut sifatnya hibah. Ia mengharapkan, peralatam tersebut dapat digunakan secara optimal tidak saja untuk kepentingan TNI AL namun juga instansi lainnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan 'Lampu Merah' dari Presiden Jokowi

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan "Lampu Merah" dari Presiden Jokowi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Nasional
Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Nasional
Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X