Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AS Hibahkan Alat Pantau untuk TNI AL

Kompas.com - 29/06/2010, 15:23 WIB

BATAM, KOMPAS.com - Pemerintah Amerika Serikat menghibahkan peralatan sistem pemantauan maritim terpadu atau Inte grated Maritime Surveillance System kepada Pemerintah Indonesia. Peralatan senilai 56 juta dollar Amerika Serikat tersebut dipasang di wilayah laut Indonesia timur dan barat dan dioperasikan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut guna kepentingan keamanan laut.

Upacara serah terima dilakukan di Pangkalan TNI Angkatan Laut Batam, Kepulauan Riau, Selasa (29/6/2010). Mewakili pemerintah Amerika Serikat (AS) adalah Duta Besar AS untuk Indonesia, Cameron R Hume. Sementara dari Indonesia adalah Irjen Kementerian Pertahanan Laksdya TNI Gunadi.

IMSS meliputi sejumlah sebaran Coastal Surveillance System (CSS) yang koordinasinya dibawah Regional Command Center (RCC) . Untuk wilayah laut barat, mencakup Selat Malaka dan Selat Singapura. Sementara wilayah timur mencakup laut Sulawesi. Untuk wilayah barat, IMSS telah selesai dipasang, sedangkan wilayah timur masih dalam proses.

Di kawasan Selat Malaka dan Selat Singapura, CSS dipasang tersebar di delapan lokasi dan di tiga KRI Komando Armada Barat. Sementara Regional Command Center berada di Pusat Komando TNI Angkatan Laut Batam.

Menurut Cameron, bantuan peralatan IMSS ke I ndonesia nilainya 56 dollar AS yang meliputi 16 CSS, 11 radar kapal, 1 kantor perwakilan konfigurasi, dan dua RCC. Sistem pemantauan terpadu tersebut memiliki daya pantau lebih dari 1.205 kilometer dari garis pantai Selat Malaka dan sekitar 1.285 kilometer dari garis pantai sepanjang laut Sulawesi.

"Peralatan ini mampu mendeteksi, mencari dan memonitor kapal-kapal yang berlayar melintasi Indonesia dan kawasan perairan internasional," kata Cameron.

Saat ditanya manfaat hibah tersebut bagi AS, Cameron menyatakan, untuk membantu mengamankan jalur kapal-kapal AS. Ke depan, IMSS Indonesia diharapkan dapat terintegrasi pada kerjasama tingkat kawasan. Bantuan IMSS juga diberikan kepada Malaysia, Filipina, Sri Lanka, Bangladesh, dan Maladewa.

Gunadi menyatakan, bantuan tersebut sifatnya hibah. Ia mengharapkan, peralatam tersebut dapat digunakan secara optimal tidak saja untuk kepentingan TNI AL namun juga instansi lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com