TNI, Butuh Naik Gaji atau Hak Pilih?

Kompas.com - 25/06/2010, 15:30 WIB
EditorRobert Adhi Kusumaputra

JAKARTA, KOMPAS.com — Wacana pemulihan hak pilih bagi anggota TNI yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus dikritik. Pengamat tata negara, Irman Putra Sidin, berpandangan, lontaran wacana itu tak menunjukkan sensitivitas atas kebutuhan TNI sendiri.

Menurutnya, apa yang dibutuhkan para prajurit TNI bukanlah pengembalian hak pilihnya. Lebih penting dari itu, para prajurit butuh perbaikan kesejahteraan.

"Wacana ini kan wacana berulang. Negara ini tidak berpikir apa kebutuhan tentara. Tentara tidak butuh hak pilih, tapi gajinya dinaikin. Daripada pegawai pajak saja yang gajinya dinaikin. Tentara itu tidak pusing dengan hak pilih. Kalau ditanya ke prajurit, pasti mereka milih naik gaji, uang lauk-pauk," kata Irman saat mengisi diskusi "Menyoal Hak Pilih TNI" di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (25/6/2010).

Irman mengatakan, TNI baru bisa dilibatkan secara aktif dalam ranah politik praktis setelah negara benar-benar menerapkan politik konstitusional.

"Kalau politik kita masuk ke dalam politik konstitusi, baru tentara bisa masuk. Tapi kehidupan politik kita masih kehidupan politik prostitusi. Biarkan saja TNI memperbaiki dirinya. Mengubah sistem harus karena ada kebutuhan. Jangan mengubah sistem untuk memanfaatkan kekuatan," katanya.

Selama 10 tahun pasca-Reformasi, TNI dinilai sebagai institusi yang berhasil melakukan reformasi di tubuh lembaganya. Ia berharap stabilitas dan independensi yang dibangun TNI saat ini tidak dirusak dan dipecah belah dengan menariknya ke dunia politik.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

    UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

    Nasional
    Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

    Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

    Nasional
    Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

    Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

    Nasional
    Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

    Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

    Nasional
    Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

    Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

    Nasional
    Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

    Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

    Nasional
    Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

    Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

    Nasional
    Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

    Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

    Nasional
    Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

    Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

    Nasional
    Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

    Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

    Nasional
    Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

    Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

    Nasional
    Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

    Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

    Nasional
    Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

    Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

    Nasional
    Mantan Manager Penjualan Aircraft Service PT DI Diperiksa, Ini yang Didalami KPK

    Mantan Manager Penjualan Aircraft Service PT DI Diperiksa, Ini yang Didalami KPK

    Nasional
    Syarat Anggota Legislatif Harus Mundur saat Mencalonkan Diri di Pilkada Digugat Lagi ke MK

    Syarat Anggota Legislatif Harus Mundur saat Mencalonkan Diri di Pilkada Digugat Lagi ke MK

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X