TNI Harus Redefinisi 'Satu Komando'

JAKARTA, KOMPAS.com — Kontroversi pemulihan hak pilih TNI masih terus berlanjut. Pendapat pun beragam, perlu tidaknya anggota TNI diberikan hak pilih pada Pemilu 2014 mendatang.

Partai Golkar secara terang-terangan menyatakan dukungannya. Dengan catatan, internal TNI merasa siap untuk ikut menentukan pilihan politiknya. Wakil Sekjen Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, jika anggota TNI kembali diberikan hak pilih, harus dilakukan redefinisi atas sejumlah hal, di antaranya mengenai sistem "satu komando".

"Mereka punya sistem komando. Di internal TNI harus diberikan edukasi. Salah satunya meredifinisi soal 'satu komando' itu, bahwa sistem itu tidak untuk digunakan dalam politik," kata Nurul dalam diskusi "Menyoal Hak Pilih TNI", Jumat (25/6/2010) di Gedung DPR, Jakarta.

Menurutnya, dalam penggunaan hak pilih, anggota TNI tak bisa dikomando untuk memilih salah satu partai atau calon. Nurul menambahkan, khusus TNI, jika hak itu dikembalikan, ada beberapa hal yang harus dilakukan.

"Harus ada reedukasi di internal TNI dan eksternal dari perspektif masyarakat. Kesejahteraan TNI juga harus diperhatikan, jangan sampai suara TNI bisa dibeli," ujar Nurul.

Edukasi di masyarakat, menurutnya, perlu ada pemulihan di masyarakat atas trauma masa lalu akan sepak terjang TNI.

"Harus ada perubahan bagaimana masyarakat memandang TNI," kata dia.

Nurul juga memberikan catatan, TNI juga harus diberikan aturan khusus, di antaranya, tidak boleh ikut kampanye dan mensterilkan area basis TNI dari perangkat kampanye.