Kontroversi Kasus Bibit-Chandra

Kompas.com - 15/06/2010, 08:06 WIB
EditorGlori K. Wadrianto

Oleh: Adnan Buyung Nasution *

KOMPAS.com -Lakon cicak-buaya yang dipicu sikap reaksioner seorang petinggi Polri telah bergulir menjadi isu besar. Ketika dua pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, muncul dugaan keras adanya rekayasa dan indikasi serangan balik koruptor (corruptor fights back).

Jutaan orang sontak bereaksi lewat jejaring sosial di dunia maya untuk memberikan dukungan kepada dua pemimpin KPK. Perkembangan itu kemudian direspons Presiden dengan membentuk Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto (Tim 8).

Bulan Juni ini, genap satu tahun sejak drama cicak-buaya bermula. Tarik-menarik antara kekuatan reformis dan mafia hukum semakin kuat. Sementara itu, pemerintah terkesan mengambil sikap suam-suam kuku dan kurang memiliki sensitivitas pada rasa keadilan masyarakat. Nasib Bibit-Chandra yang terus digantung adalah salah satu buktinya.

Dalam tulisan ini saya berupaya untuk melakukan suatu refleksi kritis terhadap proses hukum kasus Bibit-Chandra. Hal ini saya anggap perlu dilakukan untuk melacak akar persoalan sesungguhnya agar kita mampu melihat secara lebih jernih segala macam kontroversi yang jadi permasalahan dalam kasus ini. Upaya ini juga perlu sebagai kontribusi untuk ikut mencerahkan dan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tim 8 dan Presiden Tim 8 hanya diberikan waktu tugas selama 14 (empat belas) hari kerja untuk melaksanakan satu misi yang amat berat. Tugas pertama yang dijalankan oleh seluruh anggota Tim 8 adalah hadir di Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan rekaman Anggodo cs. Selepas itu, Tim 8 langsung mendatangi Kapolri untuk mengupayakan pembebasan Bibit-Chandra. Selanjutnya, Tim 8 mempelajari berkas dan dokumen serta meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait. Setelah waktu tugas itu berakhir, Tim 8 menyerahkan laporan akhir yang dilengkapi dengan sejumlah kesimpulan dan rekomendasi bagi Presiden. Dalam kesimpulan pokoknya, Tim 8 menyatakan tidak terdapat cukup bukti untuk meneruskan perkara ke pengadilan. Atas dasar itu, Tim 8 merekomendasikan kepada Presiden agar proses hukum terhadap dua pemimpin KPK sebaiknya dihentikan.

Setelah mempelajari laporan Tim 8, Presiden menyampaikan agar terhadap kasus Bibit-Chandra sebaiknya dilakukan penyelesaian di luar pengadilan (out of court settlement). Meski demikian, Presiden ternyata tidak sepenuhnya bersepakat dengan laporan Tim 8. Di satu sisi Presiden setuju perkara dihentikan atau tidak dilanjutkan ke pengadilan, tetapi disisi lain Presiden rupanya juga menyetujui kesimpulan Kepolisian dan Kejaksaan yang menyatakan bahwa kasus Bibit-Chandra telah cukup bukti.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam latar seperti itu, Kejaksaan terus didesak untuk segera merespons perkembangan dan mengambil langkah hukum secara cepat. Jaksa Agung tak kunjung mendapatkan sinyal dari eksekutif untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (deponeering). Padahal, deponeering sebagai pelaksanaan asas oportunitas hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memerhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut (Penjelasan Pasal 35 (c), UU Nomor 16 Tahun 2004).

Ketidakpaduan sikap Presiden yang tidak meneruskan perkara ke pengadilan atau out of court settlement dengan bukti yang dianggap sudah cukup oleh Kepolisian dan Kejaksaan adalah kontroversi pertama dalam penyelesaian kasus Bibit-Chandra. Hal itu kemudian diperparah oleh ketidaktegasan Presiden yang juga turut mendorong kontroversi berikutnya, yaitu terbitnya surat keputusan penghentian penuntutan (SKPP) yang menggunakan alasan sosiologis sebagai dasarnya.

Padahal jika benar Presiden sepakat dengan Tim 8 bahwa tidak cukup bukti, maka SKPP yang dikeluarkan Kejaksaan harus berdasarkan alasan hukum yaitu antara lain tidak cukup bukti, bukan alasan sosiologis yang tidak ada dasar hukumnya. SKPP sesat itulah yang menjadi akar hambatan penyelesaian kasus Bibit-Chandra hingga kini.

Halaman:
Baca tentang


    25th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Periksa Dedi Mulyadi, KPK Dalami Aliran Dana Bantuan Provinsi untuk Indramayu

    Periksa Dedi Mulyadi, KPK Dalami Aliran Dana Bantuan Provinsi untuk Indramayu

    Nasional
    Hasil Penelusuran PPATK: Rekening Anak Akidi Tio Tak Sampai Rp 2 Triliun

    Hasil Penelusuran PPATK: Rekening Anak Akidi Tio Tak Sampai Rp 2 Triliun

    Nasional
    ICW Desak Sidang Etik Terhadap Lili Pintauli Dilakukan secara Objektif dan Independen

    ICW Desak Sidang Etik Terhadap Lili Pintauli Dilakukan secara Objektif dan Independen

    Nasional
    Ibu Hamil Perhatikan Tips Ini Sebelum Melakukan Vaksinasi Covid-19...

    Ibu Hamil Perhatikan Tips Ini Sebelum Melakukan Vaksinasi Covid-19...

    Nasional
    19 Napi Bandar Narkoba Asal Lampung Dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan

    19 Napi Bandar Narkoba Asal Lampung Dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan

    Nasional
    Kematian Covid-19 Tembus 100.000 dan Vaksinasi Dosis Kedua yang Baru 10 Persen

    Kematian Covid-19 Tembus 100.000 dan Vaksinasi Dosis Kedua yang Baru 10 Persen

    Nasional
    Kemenkes: Tren Rawat Inap Pasien Covid-19 Meningkat di Luar Jawa-Bali

    Kemenkes: Tren Rawat Inap Pasien Covid-19 Meningkat di Luar Jawa-Bali

    Nasional
    Naik 348 Persen pada Juli, Kematian Pasien Covid-19 Diharapkan Turun di Agustus

    Naik 348 Persen pada Juli, Kematian Pasien Covid-19 Diharapkan Turun di Agustus

    Nasional
    Dari Kasus Salah Input Data Vaksinasi, Ini yang Perlu Diketahui soal NIK WNA

    Dari Kasus Salah Input Data Vaksinasi, Ini yang Perlu Diketahui soal NIK WNA

    Nasional
    5 Calon Hakim Agung Diwawancara Hari Ini, Salah Satunya Hakim yang Pernah Disebut Pembangkang

    5 Calon Hakim Agung Diwawancara Hari Ini, Salah Satunya Hakim yang Pernah Disebut Pembangkang

    Nasional
    Sidang Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli, Dewas: Masih Periksa Saksi

    Sidang Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli, Dewas: Masih Periksa Saksi

    Nasional
    Angka Kematian Akibat Covid-19 Tembus 100.000 Kasus, Ini 10 Provinsi dengan Kasus Kematian Tertinggi

    Angka Kematian Akibat Covid-19 Tembus 100.000 Kasus, Ini 10 Provinsi dengan Kasus Kematian Tertinggi

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Angka Kematian Akibat Covid-19 Masih Tinggi | Pulau Jawa Catatkan Kematian Pasien Corona Tertinggi Selama Juli 2021

    [POPULER NASIONAL] Angka Kematian Akibat Covid-19 Masih Tinggi | Pulau Jawa Catatkan Kematian Pasien Corona Tertinggi Selama Juli 2021

    Nasional
    Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

    Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

    Nasional
    Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

    Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X