KPK Diharapkan Tidak Pasif

Kompas.com - 14/06/2010, 17:57 WIB
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Indonesia Corruption Watch Danang Widoyoko mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak harus bersikap pasif terkait langkah Kejaksaan Agung yang mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengatakan bahwa penerbitan surat ketetapan penghentian penyidikan (SKPP) Bibit Samad Rianto-Chandra M Hamzah tidak sah.

"Ini yang perlu diluruskan seakan-akan KPK tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu peran kejaksaan. Padahal, KPK mempunyai peran penting dalam kasus ini. Pertama, dalam kasus Anggodo Widjojo, KPK harus yakin pada konstruksi hukum yang dibangun. KPK harus memeriksa semua nama yang terkait dengan kasus Anggodo yang namanya sudah kita dengar di MK (sidang pemutaran rekaman penyadapan). Soalnya, Anggodo hanya bisa berjalan kalau ada pihak berkuasa yang mendukung," kata Danang, Senin (14/6/2010) di Jakarta.

Sebelumnya, hal senada juga disampaikan penasihat hukum Kemitraan untuk Tata Pemerintahan yang Lebih Baik, Dadang Trisasongko, yang juga aktivis Koalisi Masyarakat Sipil.

Menurutnya, jaksa KPK di Pengadilan Tipikor perlu menghadirkan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen Susno Duadji perlu dihadirkan pada persidangan Anggodo. Dengan demikian, diharapkan aktor di balik kasus suap dan upaya kriminalisasi dua pimpinan KPK dapat terungkap.

"Dalam kasus tersebut, Susno masih menjabat sebagai Kabareskrim. Saya harap, dengan kondisi seperti sekarang ini, Susno bisa lebih terbuka karena sudah kepalang basah," ujar Dadang, Minggu kemarin.

Sementara itu, terkait pemilihan calon pimpinan KPK, Danang mengatakan, pimpinan yang akan datang menghadapi tantangan berat. Danang mengatakan, soal tugas KPK, ada dua hal perlu dilakukan oleh pimpinan baru. "Pertama, memperbaiki komunikasi politik dengan pusat-pusat kekuasaan, serta meyakinkan publik untuk terus mendukung KPK," ujarnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
Mendagri Minta Masa Kampanye Pilkada 2020 Diperpendek

Mendagri Minta Masa Kampanye Pilkada 2020 Diperpendek

Nasional
Tangani Covid-19, China Serahkan Bantuan Alat Kesehatan kepada Pemerintah Indonesia

Tangani Covid-19, China Serahkan Bantuan Alat Kesehatan kepada Pemerintah Indonesia

Nasional
Data Kemendagri, Penularan Covid-19 Masih Tinggi di 18 Provinsi Ini, Jakarta Tak Termasuk

Data Kemendagri, Penularan Covid-19 Masih Tinggi di 18 Provinsi Ini, Jakarta Tak Termasuk

Nasional
Kemendagri: 85 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, 102 Zona Hijau

Kemendagri: 85 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, 102 Zona Hijau

Nasional
BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Peserta yang Menunggak Iuran

BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Peserta yang Menunggak Iuran

Nasional
Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

Nasional
Jubir Pemerintah: Kuncinya Aman dari Covid-19, Selanjutnya Bisa Produktif

Jubir Pemerintah: Kuncinya Aman dari Covid-19, Selanjutnya Bisa Produktif

Nasional
Targetkan 20.000 Tes Covid-19 Per Hari, Pemerintah Pastikan Jumlah Lab Cukup

Targetkan 20.000 Tes Covid-19 Per Hari, Pemerintah Pastikan Jumlah Lab Cukup

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Budi Santoso, Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Eks Dirut Budi Santoso, Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

Nasional
BNPB: 1.427 Bencana Terjadi dari 1 Januari-5 Juni 2020

BNPB: 1.427 Bencana Terjadi dari 1 Januari-5 Juni 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X