Presiden Bisa Abolisi Bibit-Chandra

Kompas.com - 13/06/2010, 23:29 WIB
EditorTri Wahono

PADANG, KOMPAS.com -Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mesti memberikan abolisi dalam perkara Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah guna menyelamatkan bangsa. Demikian dikatakan anggota Komisi III DPR, Nudirman Munir di Padang, Minggu (13/6/2010).

Menurut Nudirman, abolisi perlu dilakukan presiden karena sikap Kejaksaan Agung yang memilik peninjauan kembali atau PK dibandingkan deponeering tidaklah menghalangi eksekusi terhadap Bibit dan Chandra. Sebelumnya, Jaksa Agung menegaskan pihaknya bersikukuh mempertahankan SKPP (surat ketetapan penghentian penuntutan) atas kasus tersebut dengan mengajukan PK ke MA.

SKPP kasus Bibit Chandra yang dikeluarkan Kejaksaan Agung kalah dalam sidang praperadilan di pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Hal tersebut berarti status Bibit dan Chandra kembali menjadi tersangka dan kasusnya harus dibawa ke pengadilan.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    UPDATE: Tambah 13, WNI Sembuh Covid-19 di Luar Negeri Jadi 508 Orang

    UPDATE: Tambah 13, WNI Sembuh Covid-19 di Luar Negeri Jadi 508 Orang

    Nasional
    UPDATE 30 Mei: 25.773 Kasus Covid-19, Pemetaan Wilayah Dilakukan...

    UPDATE 30 Mei: 25.773 Kasus Covid-19, Pemetaan Wilayah Dilakukan...

    Nasional
    Antisipasi Covid-19, TNI Pakai Helm Pendeteksi Suhu Tubuh dari Jarak 10 Meter

    Antisipasi Covid-19, TNI Pakai Helm Pendeteksi Suhu Tubuh dari Jarak 10 Meter

    Nasional
    Polri Siap Mengusut Teror terhadap Panitia Diskusi FH UGM

    Polri Siap Mengusut Teror terhadap Panitia Diskusi FH UGM

    Nasional
    Mahfud MD Klaim New Normal Tak Diterapkan dengan Pendekatan Ekonomi Semata

    Mahfud MD Klaim New Normal Tak Diterapkan dengan Pendekatan Ekonomi Semata

    Nasional
    Ruslan Buton Ditahan di Rutan Bareskrim selama 20 Hari

    Ruslan Buton Ditahan di Rutan Bareskrim selama 20 Hari

    Nasional
    Zona Hijau, 102 Daerah Ini Boleh Berkegiatan Aman di Tengah Pandemi Covid-19

    Zona Hijau, 102 Daerah Ini Boleh Berkegiatan Aman di Tengah Pandemi Covid-19

    Nasional
     Mahfud MD Tak Persoalkan Diskusi soal Pemberhentian Presiden di UGM

    Mahfud MD Tak Persoalkan Diskusi soal Pemberhentian Presiden di UGM

    Nasional
    Komnas HAM Kecam Teror terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

    Komnas HAM Kecam Teror terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

    Nasional
    Terapkan New Normal, Kepala Daerah Wajib Libatkan IDI hingga Epidemiolog

    Terapkan New Normal, Kepala Daerah Wajib Libatkan IDI hingga Epidemiolog

    Nasional
    Tenaga Medis dan Relawan 2,5 Bulan Berjuang Lawan Covid-19, Ketua Gugus Tugas: Terima Kasih

    Tenaga Medis dan Relawan 2,5 Bulan Berjuang Lawan Covid-19, Ketua Gugus Tugas: Terima Kasih

    Nasional
    Gugus Tugas Ungkap 102 Daerah Bebas Covid-19 hingga 30 Mei, Ini Rinciannya...

    Gugus Tugas Ungkap 102 Daerah Bebas Covid-19 hingga 30 Mei, Ini Rinciannya...

    Nasional
    Indikator Daerah Siap New Normal, Kasus Covid-19 Turun Lebih dari 50 Persen dalam 2 Minggu

    Indikator Daerah Siap New Normal, Kasus Covid-19 Turun Lebih dari 50 Persen dalam 2 Minggu

    Nasional
    New Normal, Menag Terbitkan Aturan Rumah Ibadah Wajib Punya Surat Bebas Covid-19

    New Normal, Menag Terbitkan Aturan Rumah Ibadah Wajib Punya Surat Bebas Covid-19

    Nasional
    Gugus Tugas Petakan Risiko Penyebaran Covid-19 Jadi Zona Hijau, Kuning, Oranye, dan Merah

    Gugus Tugas Petakan Risiko Penyebaran Covid-19 Jadi Zona Hijau, Kuning, Oranye, dan Merah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X