Presiden Sengaja Gantung Bibit-Chandra?

Kompas.com - 13/06/2010, 15:40 WIB
Editoryuli

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya Jaksa Agung mengajukan peninjauan kembali atas perkara dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto-Chandra M Hamzah dicurigai sebagai kesengajaan untuk menggantung nasib keduanya, dan juga KPK.

"Alasan sosiologis ketika menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan (SKPP) memang seperti bom waktu yang sengaja dibuat. Ada dua kemungkinan, ini bagian dari agenda Presiden, atau memang Presiden dikibuli Jaksa Agung Hendarman Supandji. Tapi rasanya tidak mungkin orang secerdas Presiden SBY dikibuli Hendarman," ujar Dadang Trisasongko dari LSM Kemitraan untuk Tata Pemerintahan yang Lebih Baik, di Jakarta, Minggu (13/6/2010).

Ia curiga ada agenda politik di balik keputusan ini. Katanya, keberadaan KPK bisa jadi tidak dikehendaki oleh institusi penegak hukum seperti kejaksaan dan polri.

"Ini kita perlu waspadai tentang adanya agenda sistematik yang menghambat pemberantasan korupsi yang dimotori KPK," ujarnya.

Seperti diberitakan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sependapat dengan pengadilan tingkat pertama bahwa penerbitan SKPP perkara Bibit-Chandra tidak sah.

Lantas, Kejaksaan Agung mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. "Alasannya, pertimbangan majelis hakim dalan putusan tersebut jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, sebagaimana diatur pada Pasal 263 huruf C KUHP," ujar Hendarman, di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (10/6/2010) lalu.

Presiden SBY pun mendukung langkah Kejagung. Dua hari sebelum Kejagung mengumumkan sikapnya, Hendarman menginformasikan rencananya kepada Presiden secara tertulis.

Selain itu, pada Kamis sore, atau beberapa jam menjelang pengumuman resmi, Hendarman juga menghadap Presiden terlebih dahulu guna menerima masukan.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

    Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

    Nasional
    Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

    Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

    Nasional
    Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

    Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

    Nasional
    Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

    Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

    Nasional
    KPK: Kepatuhan Pelaporan LHKPN Capai 81,76 Persen

    KPK: Kepatuhan Pelaporan LHKPN Capai 81,76 Persen

    Nasional
    Yasonna Ingin Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara, KPK Minta Tak Abaikan Aspek Keadilan

    Yasonna Ingin Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara, KPK Minta Tak Abaikan Aspek Keadilan

    Nasional
    Forum Risalah Jakarta Imbau Komponen Bangsa Bersolidaritas Hadapi Corona

    Forum Risalah Jakarta Imbau Komponen Bangsa Bersolidaritas Hadapi Corona

    Nasional
    Percepat Diagnosis Covid-19, Pemerintah Segera Lakukan Pemeriksaan Lewat Mesin TB-TCM

    Percepat Diagnosis Covid-19, Pemerintah Segera Lakukan Pemeriksaan Lewat Mesin TB-TCM

    Nasional
    Cegah Covid-19, Kunjungan Tahanan di Kantor Polisi Ditutup Sementara

    Cegah Covid-19, Kunjungan Tahanan di Kantor Polisi Ditutup Sementara

    Nasional
    Yasonna Bakal Bebaskan Napi Korupsi demi Cegah Covid-19 di Penjara, Ini Kata KPK

    Yasonna Bakal Bebaskan Napi Korupsi demi Cegah Covid-19 di Penjara, Ini Kata KPK

    Nasional
    Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Diminta Siapkan SOP Penanganan Pasien Virus Corona

    Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Diminta Siapkan SOP Penanganan Pasien Virus Corona

    Nasional
    Menurut Yasonna, Ini Alasan Pemerintah Tak Pilih Opsi Lockdown Atasi Corona

    Menurut Yasonna, Ini Alasan Pemerintah Tak Pilih Opsi Lockdown Atasi Corona

    Nasional
    Viral Polisi Gelar Resepsi di Tengah Wabah Covid-19, Kabaharkam: Propam Polda Metro Jaya Turun Tangan

    Viral Polisi Gelar Resepsi di Tengah Wabah Covid-19, Kabaharkam: Propam Polda Metro Jaya Turun Tangan

    Nasional
    Wacana Pembebasan Koruptor Dinilai Tak Signifikan Cegah Covid-19 di Penjara

    Wacana Pembebasan Koruptor Dinilai Tak Signifikan Cegah Covid-19 di Penjara

    Nasional
    Kemenlu: Pemerintah Tidak Batasi Penerbangan ke Luar Negeri

    Kemenlu: Pemerintah Tidak Batasi Penerbangan ke Luar Negeri

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X