Pakar: MA Harus Tolak PK Kejagung

Kompas.com - 13/06/2010, 14:14 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Rudy Satrio, menyatakan Mahkamah Agung harus menolak permohonan peninjauan kembali (PK) surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dari Kejaksaan Agung.

"Pasalnya sesuai aturan hukum yang berlaku (seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) tidak dikenal praperadilan bisa di-PK-kan," katanya di Jakarta, Minggu (13/6/2010).

Sebelumnya, Kejagung memutuskan mengambil langkah pengajuan PK atas ditolaknya banding kejaksaan terkait SKPP Bibit dan Chandra yang diajukan oleh Anggodo Widjojo, yang merupakan adik kandung dari tersangka dugaan korupsi pada Sistem Komunikasi Radio Terpadu, Anggoro Widjojo.

Terkait dengan Kejagung yang memanfaatkan celah Pasal 263 KUHAP untuk mengajukan PK atas SKPP Bibit-Chandra itu, Rudy Satrio mengatakan, pasal tersebut sudah berisikan materi, bukan membahas soal praperadilan. "Kejagung tidak bisa menggunakan Pasal 263 KUHAP," katanya menegaskan.

Bunyi Pasal 263 KUHAP pada Ayat (1) adalah, "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung".

Begitu pula, di dalam Undang-Undang MA juga disebutkan perkara praperadilan hanya sampai di tingkat banding atau tidak bisa diajukan melalui kasasi atau peninjauan kembali.

Rudy Satrio berpikiran Kejagung lebih baik mengajukan SKPP kedua kalinya ketimbang menggunakan pengajuan PK ke MA. "Kejagung bisa mengambil langkah SKPP kedua kalinya dengan alasan ada bukti baru," katanya menerangkan.

Sebaliknya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengharapkan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK yang diajukan oleh kejaksaan atas SKPP Bibit dan Chandra. "Seharusnya MA mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas SKPP Bibit dan Chandra," kata peneliti ICW, Emerson F Yuntho.

Emerson menyebutkan mengabulkan permohonan PK itu sekaligus menyelamatkan keberadaan KPK yang saat ini terus-menerus dirongrong dengan sejumlah kasus.

Dikatakan, memang secara ketentuan hukum, PK atas praperadilan itu tidak dikenal, tetapi demi kepentingan umum harus diperhatikan juga. "Aspek hukum, kan, sudah jelas, yakni keadilan dan kepastian hukum," katanya.       Idealnya, menurut dia, Kejagung mengambil langkah deponeering atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, bukannya dengan mengambil langkah SKPP kembali. "Saya sendiri tidak respons dengan langkah Kejagung yang menggunakan SKPP itu," katanya.       Kejaksaan Agung menyatakan pekan depan akan mengirim memori PK ke Mahkamah Agung terkait dengan SKPP unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. "Hari ini kami membahas untuk penyiapan memori PK. Insya Allah pekan depan akan diselesaikan dan dikirimkan ke MA," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Didiek Darmanto di Jakarta, Jumat (11/6/2010).       Kapuspenkum menegaskan, pintu untuk mengajukan PK itu menggunakan Pasal 263 KUHAP yang menyebutkan PK itu berdasarkan tiga syarat, yaitu novum (keadaan baru), ada keputusan yang saling bertentangan, dan kekhilafan hakim. "Kami punya opsi, tetapi itu 'rahasia perusahaan'," katanya.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

    Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

    Nasional
    Rizieq Shihab yang Pernah Positif Covid-19, Berawal dari Kasus RS Ummi

    Rizieq Shihab yang Pernah Positif Covid-19, Berawal dari Kasus RS Ummi

    Nasional
    Jokowi: Saya Telah Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Tuntas Sebelum Akhir 2021

    Jokowi: Saya Telah Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Tuntas Sebelum Akhir 2021

    Nasional
    Jokowi: Bulan ini Curah Hujan Ekstrem, Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

    Jokowi: Bulan ini Curah Hujan Ekstrem, Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

    Nasional
    Azyumardi Azra: Pembubaran FPI dan HTI Tak Timbulkan Reaksi Keras dari Kelompok Muslim Lain

    Azyumardi Azra: Pembubaran FPI dan HTI Tak Timbulkan Reaksi Keras dari Kelompok Muslim Lain

    Nasional
    Jokowi: Kita Harus Optimistis Awal 2021 Jadi Titik Balik Pandemi di RI

    Jokowi: Kita Harus Optimistis Awal 2021 Jadi Titik Balik Pandemi di RI

    Nasional
    Besok, Kepala Basarnas dan Panglima TNI akan Tinjau Lokasi Bencana di Kalsel dan Mamuju

    Besok, Kepala Basarnas dan Panglima TNI akan Tinjau Lokasi Bencana di Kalsel dan Mamuju

    Nasional
    Banjir Kalsel, Jokowi Perintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri Kirim Bantuan Secepatnya

    Banjir Kalsel, Jokowi Perintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri Kirim Bantuan Secepatnya

    Nasional
    2 Petugas dan Seorang Napi Rutan Mamuju Luka akibat Gempa

    2 Petugas dan Seorang Napi Rutan Mamuju Luka akibat Gempa

    Nasional
    Azyumardi Azra: Pembubaran HTI dan FPI Jadi Peristiwa Penting dalam Sejarah Gerakan Islam di Indonesia

    Azyumardi Azra: Pembubaran HTI dan FPI Jadi Peristiwa Penting dalam Sejarah Gerakan Islam di Indonesia

    Nasional
    Kejagung Mulai Penyidikan Kasus Asabri

    Kejagung Mulai Penyidikan Kasus Asabri

    Nasional
    Kebanjiran, 56 Tahanan Rutan Barabai Kalsel Dievakuasi

    Kebanjiran, 56 Tahanan Rutan Barabai Kalsel Dievakuasi

    Nasional
    Firli Pastikan Seluruh Pegawai KPK Dapat Vaksin Covid-19

    Firli Pastikan Seluruh Pegawai KPK Dapat Vaksin Covid-19

    Nasional
    Dirut PLN Temui Pimpinan KPK, Bahas Sertifikasi Tanah hingga 'Whistleblower System'

    Dirut PLN Temui Pimpinan KPK, Bahas Sertifikasi Tanah hingga "Whistleblower System"

    Nasional
    Sempat Jadi Kandidat, Wakapolri Gatot Dukung Listyo Sigit sebagai Calon Kapolri

    Sempat Jadi Kandidat, Wakapolri Gatot Dukung Listyo Sigit sebagai Calon Kapolri

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X