Denny: Bibit-Chandra Masih Aktif

Kompas.com - 11/06/2010, 16:28 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Ahli Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana mengatakan, meski kasusnya tengah dalam proses Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, status dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, masih sebagai pimpinan aktif.

Presiden, katanya, belum mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang menonaktifkan keduanya. "Selama belum ada Keputusan Presiden, Bibit-Chandra masih KPK aktif. Masih KPK aktif," tegasnya seusai mengisi diskusi di Gedung DPR, Jumat (11/6/2010).

Surat keputusan menonaktifkan baru bisa dikeluarkan Presiden setelah menerima surat Kejaksaan Agung yang menetapkan keduanya sebagai tersangka. "Statusnya ada pada Jaksa Agung. Seperti pada saat menjadi tersangka dulu, Presiden memberhentikan sementara setelah ada surat dari kepolisian. Kalau sekarang, untuk Keppres (nonaktif), status tersangkanya dikeluarkan oleh kejaksaan," ujar mantan Ketua Pusat Kajian Antikorupsi UGM ini.

Sebelumnya, anggota Komisi III Gayus Lumbuun mengatakan, sesuai ketentuan UU, Bibit dan Chandra harus dinonaktifkan setelah kasusnya diajukan PK dan statusnya kembali menjadi tersangka.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

    CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

    Nasional
    Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

    Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

    Nasional
    Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

    Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

    Nasional
    KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

    KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

    Nasional
    Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan 'New Normal' Diawasi Ketat

    Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan "New Normal" Diawasi Ketat

    Nasional
    Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

    Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

    Nasional
    Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

    Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

    Nasional
    Mendagri Terbitkan Pedoman 'New Normal', Atur Protokol di Mal hingga Salon

    Mendagri Terbitkan Pedoman "New Normal", Atur Protokol di Mal hingga Salon

    Nasional
    Pemerintah Diminta Susun Panduan 'New Normal' Bersama Pemda

    Pemerintah Diminta Susun Panduan "New Normal" Bersama Pemda

    Nasional
    Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

    Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

    Nasional
    Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

    Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

    Nasional
    KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

    KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

    Nasional
    Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

    Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

    Nasional
    Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

    Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

    Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X