Bibit-Chandra Harus Nonaktif

Kompas.com - 11/06/2010, 16:23 WIB
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com — Keputusan Jaksa Agung Hendarman Supandji mengambil langkah pengajuan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, membawa implikasi pada status keduanya di lembaga antikorupsi tersebut.

Anggota Komisi III, Gayus Lumbuun, mengatakan, pengajuan PK mengaktifkan kembali status keduanya sebagai tersangka. Dengan status tersebut, dikatakannya, UU mengatur pimpinan KPK yang berstatus tersangka harus dinonaktifkan dari jabatannya.

"Undang-undang mengatur, status pimpinan yang tersangka itu harus nonaktif. Ini bukan perkara harus ditentukan oleh Jaksa Agung atau Presiden, tapi undang-undang yang mengatur harus nonaktif," kata Gayus, dalam diskusi "Mencari Figur Ideal Pimpinan KPK", Jumat (11/6/2010) di Gedung DPR, Jakarta.

Jaksa Agung, lanjutnya, harus konsisten dengan langkah yang diambilnya dan tak menggantung posisi pimpinan KPK. "Status Bibit-Chandra, Jaksa Agung harus menentukan sikap. Jangan menyandera KPK, jadi pimpinan tapi tidak punya kewenangan apa-apa. Kalau tidak, berarti kita tidak mau menggunakan rule of law, tapi rule of man by using law, entah itu oleh Jaksa Agung atau siapa pun juga," tegasnya.

Gayus sendiri berpendapat, pengajuan PK oleh Jaksa Agung tak sesuai aturan perundang-undangan. Ia berpandangan, seharusnya Jaksa Agung melakukan deponeering untuk benar-benar menuntaskan kasus tersebut. PK tidak bisa diajukan oleh Jaksa Agung, tetapi oleh terpidana atau ahli warisnya.

Upaya hukum luar biasa itu, jelas Gayus, juga tak bisa dilakukan untuk kasus praperadilan. "PK itu untuk kasus pemidanaan dan sudah berkekuatan hukum tetap. Jangankan PK, kasasi saja tidak bisa. Hukum acara tidak ada yang di-appeal sampai ke PK," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

    CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

    Nasional
    Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

    Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

    Nasional
    Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

    Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

    Nasional
    KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

    KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

    Nasional
    Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan 'New Normal' Diawasi Ketat

    Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan "New Normal" Diawasi Ketat

    Nasional
    Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

    Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

    Nasional
    Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

    Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

    Nasional
    Mendagri Terbitkan Pedoman 'New Normal', Atur Protokol di Mal hingga Salon

    Mendagri Terbitkan Pedoman "New Normal", Atur Protokol di Mal hingga Salon

    Nasional
    Pemerintah Diminta Susun Panduan 'New Normal' Bersama Pemda

    Pemerintah Diminta Susun Panduan "New Normal" Bersama Pemda

    Nasional
    Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

    Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

    Nasional
    Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

    Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

    Nasional
    KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

    KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

    Nasional
    Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

    Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

    Nasional
    Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

    Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

    Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X