Pansel Tak Cari Pengganti Bibit-Chandra

Kompas.com - 11/06/2010, 14:20 WIB
EditorHertanto Soebijoto

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan penuntutan kasus hukum pimpinan KPK, Bibit dan Chandra, harus dilanjutkan.

Pengadilan Tinggi menyatakan konstruksi kasus itu sudah tepat, yaitu Bibit dan Chandra diduga memeras, seperti diatur dalam Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sementara Anggodo Widjojo didakwa mencoba memberikan sesuatu kepada pimpinan dan pejabat KPK.

"Konstruksi hukum jelas sehingga tidak ada kekosongan hukum yang mendorong kejaksaan untuk menghentikan kasus dengan alasan sosiologis," kata juru bicara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Andi Samsan Nganro, mengutip putusan majelis hakim.

Setelah putusan itu, sejumlah pihak berpendapat kejaksaan bisa menempuh beberapa upaya hukum, antara lain penyampingan perkara, PK, atau melanjutkan kasus itu ke persidangan.

Akhirnya, Kejaksaan Agung akan mengajukan PK atas keputusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan SKPP kasus Bibit dan Chandra tidak sah.

Jaksa Agung Hendarman Supandji saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (10/6/2010), mengatakan, keputusan itu sudah mendapat persetujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebelumnya, Hendarman telah menyampaikan pendapat Kejaksaan Agung secara tertulis kepada Presiden Yudhoyono mengenai perkembangan kasus Bibit dan Chandra pada Selasa (8/6/2010) sore.

Hendarman menganggap ada kekhilafan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tentang kasus Bibit dan Chandra.

Meski mempertahankan penghentian penuntutan, Hendarman menganggap sebenarnya kasus itu cukup bukti. Situasi sosiologis menjadi alasan kejaksaan menghentikan kasus itu.

Halaman:
Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

    Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

    Nasional
    KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

    KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

    Nasional
    Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

    Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

    Nasional
    Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

    Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

    Nasional
    KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

    KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

    Nasional
    KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

    KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

    Nasional
    Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

    Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

    Nasional
    Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

    Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

    Nasional
    KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

    KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

    Nasional
    Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

    Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

    Nasional
    Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka

    Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka

    Nasional
    Meski Pandemi Covid-19, Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Lupakan soal Karhutla

    Meski Pandemi Covid-19, Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Lupakan soal Karhutla

    Nasional
    Bupati Kutai Timur Jadi Tersangka Kasus Suap, Begini Konstruksi Perkaranya

    Bupati Kutai Timur Jadi Tersangka Kasus Suap, Begini Konstruksi Perkaranya

    Nasional
    Luhut: Tidak Benar Tenaga Kerja Asing Akan Menjajah Kita

    Luhut: Tidak Benar Tenaga Kerja Asing Akan Menjajah Kita

    Nasional
    KPK Tetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Istrinya sebagai Tersangka

    KPK Tetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Istrinya sebagai Tersangka

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X