Pansel Tak Cari Pengganti Bibit-Chandra

Kompas.com - 11/06/2010, 14:20 WIB
EditorHertanto Soebijoto

JAKARTA, KOMPAS.com — Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan mencari pengganti Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah meski kasus hukum keduanya kembali bergulir.

"Pak Bibit dan Pak Chandra sebagai pimpinan KPK sampai hari ini masih berlaku. Jadi, tidak mungkin kami mencari pengganti," kata Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Patrialis Akbar ketika ditemui di sekretariat Panitia Seleksi di gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (11/6/2010).

Patrialis menegaskan, Panitia Seleksi tetap pada rencana awal, yaitu mencari satu orang pimpinan KPK, sesuai rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kejaksaan Agung memutuskan untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung atas putusan pengadilan yang membatalkan penghentian penuntutan kasus dugaan pemerasan yang diduga melibatkan Bibit dan Chandra.

Menurut Patrialis, hal itu menunjukkan niat penegak hukum dan pemerintah untuk tidak melimpahkan kasus Bibit dan Chandra ke pengadilan.

"Jadi, tidak ada satu pun alasan untuk kami memberhentikan (Bibit dan Chandra)," kata Patrialis.

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK M Jasin mengatakan, Bibit dan Chandra tidak lagi menandatangani semua surat yang berisi kebijakan atau keputusan pimpinan komisi itu setelah kasus dugaan pemerasan yang dituduhkan kepada mereka bergulir kembali.

"Pak Bibit dan Pak Chandra tetap melaksanakan tugas, tetapi hal-hal penting yang berkaitan dengan penandatanganan semua surat dilakukan oleh kami berdua, yakni saya dan Pak Haryono," kata Jasin dalam pernyataan resmi di Jakarta.

Jasin menjelaskan bahwa hal itu disepakati oleh keempat unsur pimpinan KPK. Kebijakan itu diambil demi menjaga legalitas setiap keputusan KPK.

Meski tidak menandatangani semua surat, kata dia, Bibit dan Chandra tetap terlibat dalam setiap rapat pimpinan.

Halaman:
Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

     Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

    Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

    Nasional
    Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

    Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

    Nasional
    Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

    Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

    Nasional
    Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

    Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

    Nasional
    Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

    Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

    Nasional
    MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

    MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

    Nasional
    UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

    UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

    Nasional
    Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

    Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

    Nasional
    Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

    Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

    Nasional
    LPSK Tawarkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar

    LPSK Tawarkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar

    Nasional
    Klaim Pemerintah soal Izin Tambang dan Sawit di Kalsel yang Dibantah Walhi dan Jatam

    Klaim Pemerintah soal Izin Tambang dan Sawit di Kalsel yang Dibantah Walhi dan Jatam

    Nasional
    Polemik Dihidupkannya Pam Swakarsa...

    Polemik Dihidupkannya Pam Swakarsa...

    Nasional
    Penjelasan Imigrasi soal 153 WN China Tiba lewat Bandara Soekarno-Hatta

    Penjelasan Imigrasi soal 153 WN China Tiba lewat Bandara Soekarno-Hatta

    Nasional
    Respons Mendikbud, DPR, dan Komnas HAM soal Siswi Non-Muslim Wajib Berjilbab di Padang

    Respons Mendikbud, DPR, dan Komnas HAM soal Siswi Non-Muslim Wajib Berjilbab di Padang

    Nasional
    Menyambut Mimpi Kapolri Baru: Tilang Tanpa Polisi

    Menyambut Mimpi Kapolri Baru: Tilang Tanpa Polisi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X