Ada Indikasi Kejagung Ingin Persidangan

Kompas.com - 11/06/2010, 11:03 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Menurut Ketua Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Hasril Hertanto, berkas perkara Bibit-Chandra sebaiknya dilimpahkan ke pengadilan. Seperti diberitakan, kedua pimpinan KPK tersebut disangka melakukan penyalahgunaan wewenang dan upaya pemerasan terkait kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan (sekarang Kementerian Kehutanan) dengan tersangka Anggoro Widjojo.

"Dengan demikian, bisa jelas apakah perbuatan (penyalahgunaan wewenang dan upaya pemerasan) benar-benar dilakukan atau tidak. Jika masuk ke pengadilan, dan divonis bebas, maka kasus ini sudah tidak bisa diapa-apain lagi," ujar Hasril ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (11/6/2010) di Jakarta.

Selain itu, lanjut Hasril, pengadilan juga dapat mengungkap siapa yang sebenarnya berada di balik kasus ini. Walau demikian, Hasril mengakui bahwa langkah pengajuan berkas ke persidangan tetap saja mengandung risiko keberpihakan. "Maka dari itu, kami berharap hakim yang menangani kasus ini jujur dan obyektif," tambahnya.

Hasril mengatakan, sikap Kejaksaan Agung yang mengambil langkah hukum peninjauan kembali terkait kasus Bibit dan Chandra seolah mempermainkan publik. Dia juga mengatakan, Kejagung tidak dapat memenuhi persyaratan pengajuan PK.

"Jika dikatakan putusan hakim memperlihatkan suatu kekhilafan, maka saya tidak melihat hal tersebut. Dalam putusannya, terlihat sangat formalitas pemeriksaannya. Hakim hanya melihat tidak terpenuhinya syarat-syarat SKPP. Dalam SKPP memang tidak ada alasan sosiologis. Kalau deponeering (mengesampingkan kasus Bibit-Chandra demi kepentingan umum), baru ada alasan sosiologis," tambah Hasril.

Menurut dia, Kejagung sejak awal memang berniat melimpahkan perkara ini ke pengadilan. "Hal ini tercermin dari pernyataan Jaksa Agung (sebelum SKPP dikeluarkan) bahwa, untuk kasus ini, bukti sudah cukup dan siap dilimpahkan ke pengadilan," katanya.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

    Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

    Nasional
    KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

    KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

    Nasional
    Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

    Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

    Nasional
    Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

    Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

    Nasional
    Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

    Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

    Nasional
    Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

    Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

    Nasional
    ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

    ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

    Nasional
    Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

    Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

    Nasional
    Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

    Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

    Nasional
    Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

    Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

    Nasional
    Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

    Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

    Nasional
    Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

    Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

    Nasional
    Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

    Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

    Nasional
    Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

    Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

    Nasional
    Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

    Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X