'Jurus Pamungkas' Pertahankan SKPP

Kompas.com - 11/06/2010, 09:29 WIB
EditorHertanto Soebijoto

JAKARTA, KOMPAS.com — Akhirnya Kejaksaan Agung mengajukan upaya peninjauan kembali (PK) atas ditolaknya banding praperadilan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah.

Pengajuan PK itu sekaligus menjawab pertanyaan dari publik pasca-ditolaknya upaya banding dari Kejagung atas dikabulkannya permohonan praperadilan dari Anggodo Widjojo atas SKPP dua unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Anggodo Widjojo merupakan adik kandung dari tersangka dugaan korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu Kementerian Kehutanan yang saat ini buron, Anggoro Widjojo.

Selama sepekan terakhir ini terjadi perdebatan sengit mengenai langkah yang harus dilakukan oleh Kejagung pasca-putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta itu, apakah mengajukan kasasi, deponeering (mengesampingkan perkara demi kepentingan umum), peninjauan kembali, atau perkara terus dilanjutkan ke pengadilan.

Bahkan tidak jarang yang menyesalkan sikap "masa lalu" Kejagung yang lebih memilih SKPP karena tingkat resistensi untuk digugat melalui praperadilan sangat tinggi ketimbang mengambil langkah deponeering.

Kejagung pun akhirnya mengeluarkan "jurus pamungkas" bekal untuk mengajukan PK melawan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta itu.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus M Amari menyatakan, langkah PK terkait SKPP Bibit-Chandra itu tidak menyalahi KUHAP.

"PK itu sesuai dengan Pasal 263 KUHAP," katanya.

Amari menyebutkan, Pasal 263 KUHAP menyebutkan bahwa upaya PK dapat dilakukan atas putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Di dalam KUHAP tidak disebutkan bahwa putusan tetap soal praperadilan tidak boleh mengajukan PK. Karena itu, katanya, PK praperadilan bisa dilakukan.

Lebih lengkapnya Pasal 263 KUHAP menyebutkan, "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung".

"Jurus pamungkas" Kejagung dalam pengajuan PK itu adalah hakim Pengadilan Tinggi DKI memiliki kekeliruan dalam memutuskan banding SKPP Bibit dan Chandra itu, yakni jika perkara yang sudah dinyatakan lengkap atau P21, maka harus dilimpahkan ke pengadilan.

Sedangkan Pasal 139 KUHAP menyebutkan, apabila penyidik menyerahkan berkas yang sudah dinyatakan P21, berkas itu dipelajari oleh jaksa untuk ditentukan layak atau tidak layak ke pengadilan.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    DPR Akan Gelar Rapat Paripurna Tetapkan Listyo Sigit Jadi Kapolri Hari Ini

    DPR Akan Gelar Rapat Paripurna Tetapkan Listyo Sigit Jadi Kapolri Hari Ini

    Nasional
    Menko PMK: Pemerintah Telah Petakan Potensi Bencana

    Menko PMK: Pemerintah Telah Petakan Potensi Bencana

    Nasional
    Langkah Komjen Listyo Sigit Prabowo hingga Jadi Kapolri...

    Langkah Komjen Listyo Sigit Prabowo hingga Jadi Kapolri...

    Nasional
    Moeldoko: Vaksinasi Covid-19 terhadap Korban Bencana Pertimbangkan Jumlah Vaksin

    Moeldoko: Vaksinasi Covid-19 terhadap Korban Bencana Pertimbangkan Jumlah Vaksin

    Nasional
    Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, KSPI: Buruh Merasa Dirampok Pejabat Berdasi

    Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, KSPI: Buruh Merasa Dirampok Pejabat Berdasi

    Nasional
    BPOM dan Kemenkes Bakal Kaji Keamanan Vaksin Covid-19 Buatan Pfizer

    BPOM dan Kemenkes Bakal Kaji Keamanan Vaksin Covid-19 Buatan Pfizer

    Nasional
    Tanggapi Moeldoko Soal Menteri yang Tak Terbuka Positif Covid-19, Pengamat: Publik Butuh Keteladanan

    Tanggapi Moeldoko Soal Menteri yang Tak Terbuka Positif Covid-19, Pengamat: Publik Butuh Keteladanan

    Nasional
    Kementerian Pertahanan Akan Rekrut 25.000 Orang untuk Komponen Cadangan

    Kementerian Pertahanan Akan Rekrut 25.000 Orang untuk Komponen Cadangan

    Nasional
    IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

    IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

    Nasional
    Teka-teki Penyebab Banjir Besar di Kalimantan Selatan

    Teka-teki Penyebab Banjir Besar di Kalimantan Selatan

    Nasional
    Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang Kepada PPK Kemensos

    Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang Kepada PPK Kemensos

    Nasional
    PMI Salurkan 250.000 Liter Air Bersih ke Sulbar dan Kalsel

    PMI Salurkan 250.000 Liter Air Bersih ke Sulbar dan Kalsel

    Nasional
    Banjir Bandang Puncak Bogor, Menko PMK Minta PTPN Relokasi Permukiman Karyawan

    Banjir Bandang Puncak Bogor, Menko PMK Minta PTPN Relokasi Permukiman Karyawan

    Nasional
    Saat Pemda Diminta Perbaiki Penanganan Covid-19 di Tengah Tingginya Laju Kasus Harian

    Saat Pemda Diminta Perbaiki Penanganan Covid-19 di Tengah Tingginya Laju Kasus Harian

    Nasional
    Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Citra Satelit: Eks Ketua BIG Tersangka, Kerugian Negara Rp 179,1 Miliar

    Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Citra Satelit: Eks Ketua BIG Tersangka, Kerugian Negara Rp 179,1 Miliar

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X