Bibit Enggan Komentar

Kompas.com - 10/06/2010, 22:40 WIB
EditorMarcus Suprihadi
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto menyatakan langkah Kejaksaan Agung memilih Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah kewenangan kejaksaan sepenuhnya.

Ia menolak untuk menilai apakah langkah tersebut tepat atau tidak. "Itu kewenangan jaksa. Saya tidak dalam posisi berpendapat untuk diri saya selaku TSK dalam kasus yang direkayasa ini," kata Bibit melalui pesan singkat, Jakarta, Kamis (10/6/2010) malam ini.

Seharusnya, lanjut Bibit, jika ada pihak yang merasa dirugikan dalam penindakan KPK, yang bersangkutan bisa mengajukan gugatan rehabilitasi nama baik atau ganti rugi ke pengadilan. "Ada di Pasal 63 UU No 30 Tahun 2002," ujarnya.

Selain itu, untuk tuduhan pemerasan dalam kasusnya, tidak cukup bukti.

Hal senada disampaikan terasangka lainnya, Chandra M Hamzah. Ia juga menolak mengomentari soal PK tersebut karena sikap kejaksaan tersebut merupakan kewenangan korps kejaksaan. "Karena itu domainnya kejaksaan," singkat Chandra. (coz)

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

    Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

    Nasional
    Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

    Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

    Nasional
    Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

    Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

    Nasional
    Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

    Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

    Nasional
    Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

    Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

    Nasional
    Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

    Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

    Nasional
    Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

    Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

    Nasional
    Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

    Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

    Nasional
    Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

    Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

    Nasional
    Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

    Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

    Nasional
    KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

    KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

    Nasional
    Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

    Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

    Nasional
    Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

    Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

    Nasional
    Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

    Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

    Nasional
    Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

    Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X