JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan tegas disampaikan Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta terkait terus digulirkannya usul dana aspirasi oleh Fraksi Partai Golkar. Anis mengatakan, partainya siap mendebat Golkar secara konseptual usulan digelontorkannya dana Rp 15 miliar per anggota Dewan per tahun tersebut.
Anis, yang juga Wakil Ketua DPR, menyebut usulan tersebut sebagai niat baik yang tak dilakukan dengan cara yang benar. "Niatnya bagus, tetapi caranya salah. Kami siap beradu argumentasi dan berdebat secara konsep dengan pengusul (Golkar). Debatnya bisa di Badan Anggaran atau komisi terkait, kami siap," kata Anis, Senin (7/6/2010), di Gedung DPR, Jakarta.
Alasan bahwa cara ini bisa menciptakan pemerataan pembangunan dipatahkan Anis. Ia mengatakan, anggota Dewan seharusnya bisa mendorong terlaksananya konsep pembangunan yang secara fundamental bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan konsep sebaran anggota DPR yang masih didasarkan pada populasi, pembagian dana aspirasi dinilai akan penuh ketimpangan.
"Di Pulau Jawa, jumlah anggota Dewan lebih banyak, maka dana yang didapat akan lebih besar. Padahal, ada wilayah di luar Jawa yang tertinggal, tetapi karena anggota DPR-nya sedikit, dana yang didapat sedikit. Di mana pemerataannya?" ujarnya.
Anis melihat, tidak meratanya pembangunan berpangkal dari kecilnya alokasi dana pembangunan yang hanya sekitar 18 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Dana pembangunan di APBN cuma 18 persen dari anggaran yang Rp 1.000 triliun. Lebih banyak untuk belanja pegawai. Meskipun penerimaan negara meningkat, efek stimulasi pembangunan ke daerah rendah," kata Anis.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.