Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Cuma Bikin Sensasi

Kompas.com - 06/06/2010, 15:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Munculnya gagasan tentang perlunya anggaran untuk masing-masing anggota DPR sebesar Rp 15 miliar dianggap semakin menunjukkan arogansi anggota DPR. Golkar yang mewacanakan hal ini dinilai hanya berupaya mencari sensasi dan popularitas dari masyarakat konstituennya.

"Golkar hanya mencari sensasi dan popularitas saja. Dana Rp 15 miliar ini dikemas seolah-olah demi kepentingan masyarakat, padahal jelas ada kepentingan DPR," kata Peneliti Bidang Politik Indonesia Corruption Watch (ICH) Abdullah Dahlan dalam jumpa pers di Kantor ICW, Minggu (6/6/2010).

Turut hadir dalam jumpa pers tersebut sejumlah elemen LSM, antara lain, Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesia Budget Center (IBC).

Abdullah menganggap, alokasi dana semacam ini merupakan bentuk pembajakan anggota DPR untuk melakukan fungsi eksekutif. "DPR bukan lembaga eksekutif, ketika dana ini didistribusikan, akan sulit dikontrol. Ini adalah pola pembajakan DPR yang mau populis, tapi menggunakan anggaran negara," terangnya.

Seharusnya, menurut Abdullah, jika anggota DPR serius ingin memperjuangkan dapilnya maka prosesnya adalah dengan terus konsisten berjuang melalui fungsi legislatifnya.

"Mereka yang harusnya tahu kebutuhan daerah, itu yang harus diperjuangkan. Bukan dengan menerjemahkan versi DPR sendiri," tegasnya.

Pendapat senada disampaikan peneliti IBC Hari Yulianto. Dia mengatakan, anggota Dewan tentu memahami aspirasi masyarakat di masing-masing dapilnya, tetapi realisasi dari kebijakannya tidak mesti dengan adanya gelontoran dana langsung kepada anggota Dewan.

"Harus dengan pembuatan kebijakan. Eksekusi programnya tetap harus dijalankan oleh pemerintah," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    Nasional
    Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Nasional
    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Nasional
    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Nasional
    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Nasional
    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Nasional
    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Nasional
    Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Nasional
    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Nasional
    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Nasional
    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Nasional
    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    Nasional
    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com