Jakarta, Kompas -
”Tak mungkin jadi satu partai besar karena ideologi dan platformnya tak sama,” kata anggota Fraksi Partai Golkar, Agun Gunanjar, di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Selasa (25/5).
Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua Harian Setgab Aburizal Bakrie juga menegaskan, setgab dibentuk bukan untuk menyeragamkan pemikiran atau sikap anggotanya. Enam parpol anggota koalisi diperbolehkan memiliki sikap sendiri.
Kebijakan yang diambil tiap-tiap parpol dipastikan akan tetap disesuaikan dengan kehendak anggota parpol sebagai pemilik kedaulatan. Menurut Agun, setgab hanya bisa menjadi lembaga yang memosisikan diri dan mengambil alih fungsi parpol pendukung pemerintah dalam
”Dalam sistem presidensial itu hanya ada dua kekuatan, kekuatan parpol pendukung pemerintah dan parpol di luar pemerintah. Setgab memosisikan diri sebagai kekuatan pendukung pemerintah,” ujarnya.
Meski demikian, Agun mengingatkan setgab tidak mencederai nilai-nilai demokrasi, terutama kesetaraan. Semua anggota setgab harus bisa menghargai kedaulatan tiap-tiap parpol.
Secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Djafar menegaskan, tuduhan berkembangnya oligarki politik dengan pembentukan setgab merupakan tuduhan spekulatif dan terlalu berlebihan. ”Itu justru memutarbalikkan persepsi publik,” katanya.
Menurut dia, setgab justru akan mendorong koalisi menjadi lebih solid dan bermartabat serta memperlancar komunikasi antarparpol. Kelancaran komunikasi itu merupakan modal untuk melaksanakan pembangunan demi kepentingan rakyat.
Untuk menghentikan salah tafsir atas setgab, anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo (Fraksi Golkar), berharap Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi lebih responsif dan konsisten memproses dugaan tindak pidana kasus Bank Century. Kesungguhan itu menjadi bukti bahwa setgab tidak berniat menutup-nutupi dugaan tindak pidana kasus Century.