Jemaat GKI Bogor Mengadu ke Komnas HAM

Kompas.com - 21/05/2010, 13:56 WIB
EditorGlori K. Wadrianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Puluhan anggota jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin, Bogor, Jumat (21/5/2010), mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat. Mereka mengadukan terjadinya pelarangan kegiatan beribadah dan pembangunan rumah ibadah dalam bentuk penyegelan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor.

Jemaat GKI Taman Yasmin Bogor, yang sudah memperoleh SK Wali Kota Bogor tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejak 13 Juli 2006, tiba-tiba harus menghentikan proses pembangunan gereja. Hal ini menyusul dikeluarkannya pembekuan IMB oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor pada 14 Februari 2008.

Pembekuan IMB ini kemudian berlanjut dengan tindakan penyegelan dan permintaan untuk tidak melakukan kegiatan ibadah dan pembangunan GKI Taman Yasmin pada 11 Maret 2010.

Keberatan dengan adanya pembekuan dan penyegelan tersebut, para anggota jemaat kemudian melakukan audiensi secara tertutup dengan Komisioner Bidang Pemantauan dan Investigasi Komnas HAM Johny Nelson Simanjuntak.

"Bahwa ada tindakan pelarangan dan penghalang-halangan beribadah dan mendirikan rumah ibadah. Seluruh prosedur pembangunan sudah dilalui gereja secara pas dan tidak menyimpang. Mereka dapat izin dari musyawarah dan permohonan sah melalui prosedur yang berlaku," kata Johny Nelson Simanjuntak kepada wartawan seusai menerima pengaduan.

Johny menjelaskan, kedatangan anggota Jemaat GKI ini bukan kali pertama. Pada saat terjadinya pembekuan IMB GKI Taman Yasmin, Komnas HAM langsung menindaklanjuti dengan meminta klarifikasi kepada Pemerintah Kota Bogor. "Namun, belum ada respons yang jelas sampai sekarang," kata Johny.

Pengaduan kedua kalinya ini, kata Johny, dilakukan setelah terjadi penyegelan secara sepihak terhadap bangunan gereja yang masih setengah jadi oleh Pemerintah Kota Bogor melalui aparat Satpol PP.

Menurut Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom, penyegelan inilah yang kemudian menghalangi hak-hak umat untuk melakukan ibadah sesuai agamanya.

Ia menjelaskan, sebelum terjadi penyegelan—yakni sejak dikeluarkannya pembekuan IMB, jemaat GKI Taman Yasmin Bogor sudah menempuh upaya-upaya hukum. Tindakan ini dilakukan karena umat merasa sudah memiliki payung hukum yang jelas atas pendirian gereja itu, yakni adanya IMB yang sah.

Kemudian, dari upaya hukum tersebut lahirlah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung tertanggal 4 September 2008 yang menyatakan bahwa perintah pembekuan tersebut dinyatakan batal.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

    Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

    Nasional
    Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

    Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

    Nasional
    PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

    PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

    Nasional
    KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

    KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

    Nasional
    V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

    V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

    Nasional
    KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

    KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

    Nasional
    Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

    Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

    Nasional
    KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

    KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

    Nasional
    Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

    Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

    Nasional
    Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

    Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

    Nasional
    KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

    KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

    Nasional
    Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

    Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

    Nasional
    Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

    Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

    Nasional
    Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

    Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

    Nasional
    Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

    Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.