Demokratisasi Menyisakan Persoalan

Jakarta, Kompas - Demokratisasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Meski demikian, sejumlah persoalan di bidang politik masih perlu mendapatkan perhatian serius untuk perbaikan. Persoalan itu, antara lain, penguatan masyarakat sipil, transparansi pemilihan umum, dan peningkatan partisipasi perempuan dalam berkompetisi di pemilu.

Persoalan itu mengemuka dalam diskusi dan peluncuran buku berjudul Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society yang diadakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan The Australian National University (ANU), Kamis (20/5) di Jakarta. Pembicara dalam diskusi itu adalah pengamat politik dari ANU, Marcus Mietzner; ekonom CSIS, Djisman Simandjuntak; Adam Schmidt dari International Foundation for Electoral Systems; Hana Satriyo dari The Asia Foundation; Stephen Sherlock (Consultant on Governance and Politics in Indonesia); dan Rektor Universitas Paramadina Anies R Baswedan.

Dalam penyelenggaraan pemilu, Adam melihat, peningkatan partisipasi pemilih dalam Pemilu 2009 memberikan nilai positif dalam demokrasi di Indonesia. Sayangnya, masih ada persoalan dalam validitas data pemilih yang tidak bisa diakses publik dan minim sosialisasi. Pelaporan detail hasil penghitungan suara juga kurang transparan.

Hana, yang menyoroti partisipasi dalam pemilu kepala daerah, menilai, peranan perempuan masih sangat minim. Berdasarkan data yang dihimpunnya dalam Pilkada 2009, hanya 2 persen kandidat gubernur atau bupati/wali kota yang perempuan. Kandidat wakil gubernur perempuan hanya 3 persen dan kandidat wakil bupati/wali kota hanya 6 persen. (why)