Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arbi Sanit: Konspirasi SBY dan Ical

Kompas.com - 19/05/2010, 16:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mundurnya Sri Mulyani dari jabatan Menteri Kuangan yang disusul dengan pembentukan sekretariat gabungan koalisi (setgabsi) dinilai sebagai konspirasi kepentingan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Aburizal Bakrie.

"Kalau bahasa Sri Mulyani itu perkawinan kepentingan, konspirasi kepentingan, SBY dengan Ical, ya jelas dong," ujar pengamat politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit usai menghadiri dialog kenegaraan di DPD, Jakarta, Rabu (19/5/2010).

Menurut Arbi, Presiden Susilo Bambang Yuhdoyono memilih merangkul Aburizal sebagai ketua harian setgabsi karena menurut Arbi, Aburizal dapat menjadi kekuatan pengganggu pemerintahan SBY. "SBY nggak mau diganggu, Ical kekuatan pengganggu, dia punya senjata fraksi di DPR, suara banyak, yang bisa manipulasi century. Manuver politiknya unggul dari semuanya, apa yang dia (presiden) jual? Ya Sri Mulyani," katanya.

Mengenai kemungkinan Golkar kembali berkuasa penuh setelah Aburizal menjadi ketua pelaksana harian Setgabsi, Arbi menyampaikan bahwa hal tersebut tergantung permainan SBY dalam koalisi. "Lebih kuat dia (Golkar). Tergantung bagaimana dia (SBY) main di koalisi, kalau dia bisa bikin peta baru, enam partai dapat diakrabkan, Golkar goyang," tambahnya.

Meskipun begitu, Arbi tidak sependapat jika dikatakan konspirasi SBY dengan Aburizal dikarenakan ketergantungan finansial SBY terhadap Aburizal. "Tidak, karena sejak Pemilu 2009, tidak Ical lagi (penyokong dana), entah siapa, saya belum tahu," katanya.

Arbi juga menyampaikan bahwa saat ini Sri Mulyani tidak akan membuka semua persoalan politik dalam pemerintahan SBY. Namun lanjut Arbi, tidak menutup kemungkinan jika kemudian hari Sri Mulyani bicara. "Pada saatnya mungkin, kalau sekarang nggak karena dia akan konsen ke bank dunia. Mungkin nanti pada saat dia kembali ke Indonesia, saat pemilihan presiden," ujarnya.

Sebelumnya (18/5/2010), Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa sumbangannya sebagai pejabat publik tidak dikehendaki lagi dalam sistem politik dimana perkawinan kepentingan sangat dominan. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com